Bupati Kukar Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Business Matching dan Literasi Keuangan

Kutai Kartanegara, SambaraNews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menggelar Business Matching pembiayaan serta edukasi dan literasi keuangan UMKM melalui program Bima Etam Seri 6 Goes to Kutai Kartanegara, di Pendopo Odah Etam, Jalan Mulawarman, Tenggarong, pada Kamis (28/8/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda Kukar Sunggono, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, perwakilan OJK, Bank Indonesia, TPKAD, serta berbagai lembaga jasa keuangan termasuk Bankaltimtara, Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan Pegadaian. Kehadiran perbankan tersebut juga dilengkapi dengan booth layanan masyarakat untuk OJK Checking dan pembukaan rekening tabungan.

Dalam sambutannya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan untuk memperkuat UMKM. Ia menyebut, Bima Etam menjadi wadah strategis agar pelaku UMKM dapat memperoleh akses modal, mengenal layanan keuangan digital, hingga memperluas pasar.

“Melalui kegiatan ini, pelaku usaha kecil dapat berinteraksi langsung dengan perbankan, tidak hanya untuk memperoleh modal, tetapi juga untuk mengenal berbagai layanan seperti QRIS, mobile banking, dan fasilitas keuangan lain yang bisa menunjang perkembangan usaha,” ujarnya.

Bupati juga mengungkapkan langkah Pemkab Kukar memperbesar plafon Kredit Kukar Idaman dari Rp50 juta menjadi Rp500 juta tanpa bunga. Program ini menurutnya bukan sekadar membantu permodalan, melainkan juga strategi memberantas praktik rentenir.

“Kredit Kukar Idaman sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.700 debitur dengan nilai penyaluran lebih dari Rp36 miliar, dengan tingkat kredit macet di bawah 3 persen. Dengan plafon baru, kami berharap tetap bisa menjaga risiko kredit rendah,” tegas Aulia.

Namun, Aulia juga menyinggung persoalan terbatasnya dana transfer daerah berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 29 Tahun 2025, yang membuat Kukar hanya menerima Rp1,5 triliun dari hak Rp3 triliun. Untuk menyiasatinya, Pemkab Kukar melakukan efisiensi belanja, termasuk perjalanan dinas dan biaya rapat, dengan tetap menjaga prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Sementara itu, perwakilan OJK Kaltimtara, Adi Setyo, menambahkan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Ia memberikan edukasi mengenai OJK-Checking/SLIK, pengelolaan keuangan usaha, hingga pencegahan investasi ilegal.

“Kami berharap informasi ini bisa dibagikan kepada keluarga maupun lingkungan sekitar, agar masyarakat lebih melek keuangan sejak dini,” jelasnya.

Melalui kegiatan Bima Etam Seri 6 ini, pemerintah berharap UMKM di Kukar dapat memperluas skala usahanya dari lokal menuju regional, nasional, hingga membuka peluang ekspor.

Wartawan : Kusma

Editor : leeya