
Kutai Kartanegara, SambaraNews.com – Suasana halaman Polres Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin pagi (25/8/2025) dipenuhi ratusan masyarakat adat. Sekitar 250 orang yang tergabung dalam berbagai organisasi adat dan ormas melakukan aksi unjuk rasa damai untuk menyuarakan keresahan mereka atas konflik agraria dengan perusahaan PT BDAM.
Massa datang dengan membentangkan spanduk bernada penolakan dan kritik, di antaranya bertuliskan “Stop Arogansi Terhadap Masyarakat Adat”, “Tolak Perpanjangan HGU 01 BDA”, hingga “Hentikan Intimidasi dan Kriminalisasi”. Orasi dilakukan secara bergantian, menyampaikan tuntutan agar aparat kepolisian lebih berpihak pada rakyat kecil.
Koordinator aksi, Thomas Fasenga, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk membuat kekacauan, melainkan memperjuangkan tanah leluhur yang mereka yakini dirampas oleh perusahaan. “Kami datang karena ingin keadilan. Selama ini yang kami rasakan, polisi lebih sering berdiri untuk korporasi daripada untuk masyarakat,” serunya.
Dalam aksi tersebut, masyarakat adat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Meminta Kapolda Kaltim mencopot Kapolres Kukar yang dinilai arogan dan melecehkan anggota DPD RI asal Kaltim, Dr. Yulianus Henock Sumual.
- Menuntut agar Kapolres dijatuhi sanksi adat.
- Mendesak mutasi terhadap Kabag Ops, Kasat Reskrim, dan sejumlah penyidik yang diduga kerap berpihak pada perusahaan.
- Membebaskan masyarakat adat yang dianggap dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas lahan.
Selain itu, massa juga mengecam pernyataan Kapolres Kukar sebelumnya yang dianggap tidak menghormati tokoh adat.
Sekitar pukul 11.00 Wita, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro hadir langsung menemui massa aksi. Didampingi Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim Viktor Juang, anggota DPD RI Dr. Yulianus Henock Sumual, dan Bupati Kukar, Kapolda mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Terima kasih kepada seluruh massa aksi yang sudah tertib. Kami sudah mendengarkan keluhan dan masukan, dan kami berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan langkah-langkah bijak,” tegas Kapolda.
Ketua DAD Kaltim, Viktor Juang, meminta masyarakat tetap menjaga kondusifitas di Kukar. “Apa yang sudah kita dengar dari Kapolda menjadi harapan baru. Mari kita kawal bersama dengan tetap tenang dan damai,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPD RI Dr. Yulianus Henock Sumual menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat. “Saya akan terus membela masyarakat adat. Ini bukan sekadar perjuangan hukum, tapi juga martabat,” katanya.
Dalam keterangannya, Kapolda juga menyebut pihaknya bersama Forkopimda Kukar telah melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. “Semua laporan, baik dari warga maupun perusahaan, sudah kami tampung. Ada sekitar 17 laporan polisi yang masuk. Semuanya akan kami evaluasi agar langkah hukum yang diambil adil dan bijak,” jelasnya.
Terkait mutasi Kapolres Kukar, Irjen Endar menegaskan bahwa hal tersebut merupakan keputusan internal Polri. “Evaluasi dilakukan agar kepemimpinan di Polres Kukar lebih komunikatif dengan masyarakat, sehingga ke depan bisa membawa kebaikan bagi semua pihak,” tambahnya.
Setelah mendengarkan langsung penyampaian Kapolda, Ketua DAD Kaltim, dan anggota DPD RI, massa aksi akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 12.40 Wita. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.
kapolda pun menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat adat yang tetap menjaga kedamaian dalam menyampaikan aspirasi. “Harapan kami, kondisi Kukar tetap kondusif. Mari kita jaga bersama agar semua aktivitas masyarakat bisa berjalan baik,” ujarnya.
Wartawan : Nr
Editor : leeya