DPRD Balikpapan Desak Pertamina Transparan Terkait Dugaan Pengoplosan BBM

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dugaan praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi di Balikpapan menjadi sorotan serius DPRD Kota Balikpapan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, meminta PT Pertamina untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait kemungkinan adanya pengoplosan BBM jenis Pertalite dengan Pertamax yang dapat merugikan masyarakat.

“Kami mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai distribusi BBM di Balikpapan. Dugaan praktik pengoplosan ini harus diklarifikasi agar masyarakat mendapatkan BBM berkualitas sesuai dengan harga yang mereka bayarkan,” ujar Jafar, Jum’at (28/2/2025).

Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna BBM tidak memiliki cara untuk memastikan apakah BBM yang mereka beli sudah dicampur atau tidak. Masalah ini biasanya hanya terdeteksi setelah kendaraan mengalami kerusakan akibat bahan bakar berkualitas buruk.

“Masyarakat tidak bisa mengetahui langsung apakah BBM ini sudah dicampur atau belum. Mereka baru menyadari ketika kendaraan mengalami gangguan atau turun mesin akibat kualitas BBM yang jelek,” jelasnya.

Jafar menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti, maka hal tersebut akan menjadi pelanggaran serius yang merugikan masyarakat dan negara. DPRD Balikpapan tidak akan tinggal diam dan siap untuk mengambil langkah tegas guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai standar yang berlaku.

Sebagai upaya untuk memastikan transparansi dalam distribusi BBM, DPRD Balikpapan berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina dan instansi terkait. Dalam pertemuan tersebut, DPRD akan meminta laporan terkait mekanisme distribusi BBM di Balikpapan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik curang.

“Kami akan berkoordinasi dengan ketua komisi untuk menentukan langkah selanjutnya. Bisa jadi ada pemanggilan resmi terhadap pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan,” tambah Jafar.

DPRD juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap indikasi BBM yang tidak sesuai standar. Jika ada masyarakat yang merasa kendaraan mereka mengalami gangguan akibat kualitas BBM, mereka diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Masyarakat bisa menjadi pengawas utama dalam hal ini. Jika ada BBM yang diduga tidak sesuai standar, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dari Pertamina dan pemerintah daerah terkait kualitas BBM yang beredar di Balikpapan. Dengan adanya pengawasan ketat dan transparansi dalam distribusi BBM, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat tetap mendapatkan bahan bakar berkualitas yang sesuai dengan ketentuan. (*/ADV/DPRD Balikpapan)