
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap investasi dan pembangunan di kota Beriman guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga keseimbangan lingkungan. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyampaikan bahwa pembangunan yang tertib dan terencana sangat penting untuk menciptakan kota yang maju dan berkelanjutan.
Yusri mengakui bahwa investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap proyek pembangunan harus tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.
“Silakan saja semua investor yang ingin berinvestasi di Balikpapan. Tentunya kita sangat senang kota kami terlihat maju. Cuma masalahnya, harus mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah kota Balikpapan,” ujar Yusri, Rabu (5/2/2025).
DPRD Kota Balikpapan juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi proyek pembangunan yang ada di sekitar mereka. Jika ada pengembang yang menjalankan proyek tanpa izin resmi, masyarakat dapat segera melaporkan kepada DPRD agar dapat ditindaklanjuti.
Menurut Yusri, pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Dengan adanya sistem perizinan yang jelas dan tertib, risiko seperti banjir, kemacetan, dan kerusakan ekosistem dapat dicegah.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pembangunan. Setiap investor yang ingin membangun di Balikpapan harus memenuhi standar lingkungan yang ketat, termasuk dalam pengelolaan limbah, drainase, dan konservasi lahan hijau. Pemerintah kota didorong untuk lebih tegas dalam menindak proyek yang tidak memenuhi standar lingkungan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Lebih lanjut, DPRD juga akan mengawasi tata ruang kota agar setiap pembangunan sesuai dengan rencana induk yang telah disusun. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan lahan yang awalnya diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau (RTH) namun kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan komersial atau perumahan. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya area resapan air, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap masalah banjir di Balikpapan.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, DPRD juga meminta pemerintah kota untuk membuat sistem pemantauan online terhadap proyek pembangunan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proyek-proyek yang sedang berjalan, izin yang telah dikeluarkan, serta status kepatuhan terhadap regulasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi proses pembangunan serta mencegah praktik penyimpangan.
DPRD juga menegaskan bahwa setiap proyek infrastruktur harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang dapat merugikan kota dan warganya. Oleh karena itu, setiap pengembang wajib memastikan proyeknya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
Selain pengawasan terhadap investor, DPRD juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak proyek infrastruktur yang berbasis kepentingan publik, seperti peningkatan fasilitas transportasi umum, pembangunan jalan yang lebih baik, serta pengembangan kawasan hijau di perkotaan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Balikpapan tidak hanya bergantung pada investasi swasta, tetapi juga didukung oleh kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal setiap proyek pembangunan agar tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan ekonomi. Pengawasan ketat terhadap investasi dan pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan kota yang lebih tertata, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, investor, dan masyarakat, diharapkan Balikpapan dapat terus berkembang dengan infrastruktur yang lebih tertata dan berkelanjutan. (*/ADV/DPRD Balikpapan)