Sambaranews.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berkomitmen untuk menanggulangi masalah stunting melalui pendekatan yang lebih terpadu dan inovatif. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, melaporkan bahwa pengukuran status gizi pada balita yang dilaksanakan pada bulan Juni lalu berhasil mencapai tingkat keberhasilan 98,9 persen, dengan hampir seluruh kecamatan di Kukar memenuhi target yang ditetapkan.
Namun, beberapa kendala tetap dihadapi, khususnya di wilayah Muara Kaman yang memiliki tantangan geografis, mengingat banyaknya penduduk yang tinggal di daerah perkebunan terpencil. “Kami akan bekerja lebih intensif dengan para kader dan klinik-klinik di daerah perkebunan untuk memastikan semua balita mendapat pemeriksaan yang memadai,” kata Sunggono.
Dari hasil pengukuran tersebut, balita di Kukar telah dikelompokkan sesuai dengan status gizi mereka, termasuk mereka yang membutuhkan intervensi khusus. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Kukar telah menyediakan makanan tambahan bergizi serta memberikan akses ke layanan konsultasi medis, terutama untuk anak-anak yang terindikasi berisiko tinggi terhadap stunting.
Sunggono juga menyoroti faktor-faktor penyebab stunting yang lebih mendalam, seperti infeksi berulang dan paparan asap rokok. “Kami menyadari bahwa beberapa faktor seperti kebiasaan merokok di kalangan orang tua dan kekurangan gizi yang berkelanjutan merupakan masalah besar yang perlu diatasi,” katanya.
Sejak 2021, Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S) Kukar telah mengimplementasikan berbagai program inovatif seperti RagaPantas, yang tidak hanya fokus pada gizi anak, tetapi juga memberikan bimbingan kepada ibu hamil dan calon ibu agar dapat mempersiapkan pola asuh yang lebih baik. “Program ini memberikan harapan besar dalam menurunkan angka stunting di Kukar,” ujar Sunggono.
Melalui upaya ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mengurangi angka stunting dan mewujudkan generasi yang lebih sehat dan sejahtera dengan terus melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam penanganannya. (*)
(adv-diskominfo)