KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur menegaskan larangan pungutan wajib kepada orang tua siswa untuk kebutuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah.
Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, persoalan pungutan terkadang muncul melalui komite sekolah. Karena itu, dinas perlu memastikan setiap kegiatan maupun kebutuhan fasilitas pendidikan tidak membebani orang tua secara sepihak.
“Prinsipnya kami melarang adanya iuran untuk hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban sekolah,” tegas Mulyono.
Menurutnya, kegiatan perpisahan sekolah tidak dilarang selama pelaksanaannya sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Apabila masih terdapat kekurangan dan orang tua diminta berkontribusi, sumbangan tersebut harus bersifat sukarela.
Mulyono mengingatkan, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Nominal yang dianggap kecil oleh sebagian orang belum tentu ringan bagi keluarga lainnya.
“Kalau memang masih kurang dan harus minta sumbangan orang tua, maka sifatnya sukarela,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pungutan yang diwajibkan kepada siswa atau orang tua. Laporan dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia maupun langsung kepada kepala dinas.
Mulyono mengatakan, setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pembinaan. Jika ditemukan pelanggaran, pihak terkait akan terlebih dahulu diingatkan agar tidak mengulangi tindakan tersebut.(Adv/Kominfo)

