KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur memastikan tidak lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer baru sejak 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan yang melarang pengangkatan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah.
Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, mengatakan kewenangan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru, berada di pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah kabupaten tidak dapat mengambil keputusan sendiri di luar ketentuan yang berlaku.
“Kalau bicara pengangkatan ASN maupun guru honorer secara umum, itu sepenuhnya kewenangan pusat. Jadi kita tidak bisa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, larangan pengangkatan tenaga honorer baru juga telah disampaikan kepada seluruh sekolah melalui surat edaran. Bahkan, apabila terdapat kepala sekolah yang melakukan pengangkatan secara mandiri, kebijakan tersebut tetap tidak dibenarkan.
Mulyono menyebutkan, Disdikbud kini lebih berfokus mempertahankan dan memberdayakan tenaga honorer yang masih bekerja di lingkungan pendidikan.
“Sejak 1 Januari 2025 kita tidak pernah lagi mengangkat. Walaupun orang itu diangkat kepala sekolah, sudah kita kasih edaran dilarang mengangkat,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat tenaga honorer yang belum memperoleh kesempatan menjadi ASN. Oleh sebab itu, tenaga yang sudah ada perlu diberdayakan agar tetap dapat menjalankan tugas mengajar.
Disdikbud berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan dengan mengikuti regulasi pemerintah sekaligus memperhatikan tenaga pendidik yang masih bertugas di sekolah-sekolah Kutai Timur.(AdvKominfo)

