KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti pertemuan virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pertemuan ini dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama jajaran terkait.
Dalam evaluasi terbaru, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa Kutim masih berada di kategori “garis merah” dengan capaian realisasi belanja hanya sekitar 55 persen, angka ini di bawah rerata nasional (63–65 persen), meskipun pendapatan daerah sudah mencapai 69,07 persen. Kemendagri menuntut daerah dengan serapan rendah untuk bergerak cepat, menargetkan realisasi belanja idealnya melampaui 80 persen di Triwulan IV.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, meminta Pemda mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran agar tidak terulang pada tahun 2026.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Mahyunadi tetap optimis Kutim dapat mengejar target serapan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Noviari Noor menambahkan bahwa Pemkab Kutim menargetkan serapan anggaran 2025 di atas 90 persen dan berkomitmen meninjau ulang kegiatan yang terkendala serta menghindari munculnya utang dalam tahun anggaran berjalan. (ADV)


Pengadaan Tisu Toilet Senilai Rp261 Juta di Setda Kutim Viral, Bupati Mengaku Belum Paham Detailnya
Tekanan Fiskal di Kutim dan Desakan Kolaborasi Swasta untuk Pembangunan Daerah 3T
Transparansi Kunci Pembangunan: Desa Teluk Pandan Alokasikan Rp6 Miliar untuk Mengangkat Kualitas Jalan Tani dan Kehidupan Warga
Bupati Ardiansyah Resmikan Kantor Desa Muara Dun dan Balai Kelinjau Ilir, Tekankan Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Desa
Disdikbud Kutim Komitmen Terapkan Restorative Justice: Mulyono Utamakan Mediasi dan Pendekatan Kekeluargaan untuk Kasus Sekolah
Polantas Menyapa, Satlantas Kukar Percepat Layanan Administrasi Kendaraan
Tiga Rumah di Kuala Samboja Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Atap Bocor Dikeluhkan Pedagang, Disperindag Kukar Targetkan Perbaikan Pasar Mangkurawang Tuntas Juni 2026
Ancaman PHK di Depan Mata, Pemkab Kukar Dorong Perlindungan Pekerja Lokal