
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri.
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar berbagai program yang sudah berjalan bisa membuahkan hasil maksimal.
“Pemerintah sudah berupaya keras, termasuk membangun Bendungan Pengendali (Bendali) di DAS Ampal Hulu. Tapi tanpa dukungan masyarakat, hasilnya tidak akan optimal,” ujar Yusri saat ditemui wartawan, Selasa (15/7/2025).
Ia menyoroti kebiasaan sebagian warga yang masih membuang sampah ke drainase atau parit. Kebiasaan ini, kata Yusri, sering memperparah genangan ketika hujan deras. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan.
“Kolaborasi itu mutlak. Jangan lagi ada sampah dibuang ke parit. Mari biasakan buang sampah pada tempatnya agar saluran air tetap lancar,” tegasnya.
Selain kesadaran masyarakat, Yusri juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) lebih rutin melakukan pengerukan sedimen di saluran air. Menurutnya, pendangkalan saluran menjadi salah satu penyebab air meluap saat curah hujan tinggi.
Ia kemudian menyinggung strategi penanganan banjir di kota lain, seperti Surabaya, yang menerapkan konsep Revolusi Drainase dengan pemasangan box culvert besar di jalan-jalan utama. Meski dinilai efektif, Yusri mengakui penerapannya di Balikpapan menemui kendala serius, khususnya soal pembebasan lahan.
“Kalau di Surabaya bisa lebih mudah karena lahannya tersedia. Di Balikpapan, lahan sering jadi masalah karena terkait kepemilikan warga,” jelasnya.
Yusri berharap, dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, masalah banjir yang telah lama menghantui Balikpapan bisa diatasi secara bertahap.
“Banjir ini persoalan klasik. Tapi kalau kita semua punya kesadaran yang sama, saya yakin solusinya akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)