Pansus Targetkan RPJMD Kukar Rampung Pertengahan November, DPRD Pastikan TPP ASN Tetap Aman

Tenggarong, Sambaranews.com – Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar, M. Andi Faisal, menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut rampung dan disahkan pada pertengahan November 2025.

Andi Faisal mengatakan, pembahasan RPJMD terus dikebut bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan itu dapat ditetapkan sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026.

“RPJMD ini kan kitab sucinya pemerintah daerah. Janji-janji politik bupati harus tertuang di sini. Secara aturan kita diberi waktu enam bulan, tapi karena kebutuhan mendesak, kami bekerja ekstra siang malam supaya pertengahan November bisa diparipurnakan,” jelasnya usai rapat penyusunan Raperda RPJMD di ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan, RPJMD menjadi pedoman penting dalam menjalankan seluruh program pembangunan selama lima tahun ke depan, sekaligus memastikan setiap program OPD tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

“Tadi banyak hal yang kami koreksi dari OPD. Jangan sampai ada program yang mubazir atau bertentangan dengan aturan di atasnya. Semua harus berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Andi Faisal memastikan DPRD bersama Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi garda terdepan mempertahankan agar TPP tidak dipangkas, meski kondisi fiskal daerah tengah menurun akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

“Memang pemotongan DBH luar biasa. Dari sekitar Rp5 triliun lebih, kini hanya tersisa sekitar Rp1 triliun. Tapi kami pastikan TPP tetap disalurkan kepada ASN Kukar. Tidak akan ada pemangkasan satu rupiah pun,” ujarnya.

Ia juga mengimbau seluruh ASN agar tetap bekerja maksimal tanpa perlu khawatir terhadap isu pemotongan tunjangan.

“Yang penting bekerja saja dengan baik. Soal lainnya biar kami pikirkan bersama pemerintah daerah. Saya yakin Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin akan bijaksana dalam menyikapi situasi ini,” tambahnya.

Andi Faisal menegaskan, meski kondisi keuangan daerah belum ideal, DPRD tetap berkomitmen menjaga stabilitas kebijakan fiskal dan keberlanjutan program prioritas daerah dalam RPJMD 2025–2029.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya