
Ketua Komisi III, Yusri.
sambaranews.com, BALIKPAPAN – Persoalan infrastruktur publik kembali menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Komisi III menilai jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ada saat ini tidak lagi memadai dan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan warga. Karena itu, DPRD mengusulkan pembangunan terowongan penyeberangan bawah tanah (underpass pedestrian) sebagai solusi jangka panjang.
Ketua Komisi III, Yusri, menegaskan kondisi JPO di Simpang Empat Jalan Jenderal Sudirman sudah sangat mengkhawatirkan. “Bangunan ini sudah lapuk dan minim perawatan. Alih-alih membantu masyarakat, justru bisa menjadi ancaman. Kalau pembongkaran sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran, setidaknya segera dilakukan perbaikan,” ungkap Yusri saat diwawancarai, Selasa (5/8/2025).
Selain kondisi fisik yang mengkhawatirkan, Yusri juga menyoroti aspek sosial di sekitar JPO. Minimnya penerangan membuat kawasan tersebut kerap dijadikan tempat singgah gelandangan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi pejalan kaki. “Situasi ini menimbulkan kesan kumuh dan rawan tindak kriminal, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Pemerintah harus bertindak cepat,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD menawarkan konsep inovatif berupa pembangunan underpass pedestrian. Menurut Yusri, model ini sudah sukses diterapkan di beberapa kota besar Indonesia dan terbukti memberikan manfaat ganda, yaitu keamanan dan estetika perkotaan. “Balikpapan harus berani mengambil langkah modern. Dengan pertumbuhan kota yang pesat, infrastruktur publik harus menyesuaikan,” katanya.
Selain fokus pada pejalan kaki, Komisi III juga menyoroti kenyamanan pengendara sepeda motor di persimpangan lampu lalu lintas. Yusri menyarankan agar pemerintah menanam pohon di sekitar lampu merah untuk memberikan keteduhan. “Panas terik sering membuat pengendara tidak nyaman. Solusi sederhana ini bisa memberikan manfaat besar,” tambahnya.
Komisi III berharap usulan ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan kota. Dengan langkah yang terukur, Balikpapan dapat bertransformasi menjadi kota modern yang ramah bagi semua pengguna jalan. “Kami mendorong agar pemerintah tidak menunda, karena kebutuhan masyarakat harus dijawab dengan solusi nyata,” pungkas Yusri. (ADV/DPRD Balikpapan)