
Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Yusdiana. *(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Kali ini, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, melalui anggotanya Yusdiana, mengungkapkan kekecewaannya atas masih lemahnya pelayanan yang diberikan rumah sakit maupun puskesmas di kota ini.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD mengenai kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari aspek kecepatan penanganan, keramahan tenaga medis, hingga sistem administrasi yang dinilai menyulitkan.
“Sangat disayangkan, hingga saat ini rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan masih belum mampu memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal. Padahal, kami sudah berkali-kali menyampaikan teguran dan harapan agar mereka memperbaiki kualitas layanannya,” ujar Yusdiana kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, DPRD sudah berulang kali menyampaikan kritik dan saran kepada pihak rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Namun, hasilnya belum terlihat signifikan. Keluhan masyarakat masih terus bermunculan, menandakan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan.
Yusdiana menegaskan, sebagai bagian dari Komisi IV yang membidangi urusan kesehatan, pihaknya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.
Ia menyatakan bahwa DPRD dalam waktu dekat akan mengundang manajemen rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan dialog terbuka dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan mereka.
“Kami akan memanggil pihak rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan klarifikasi serta mencari solusi atas berbagai keluhan yang muncul. Kami berharap, evaluasi ini bisa mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi kecewa atau merasa dirugikan saat mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Yusdiana juga mendesak Dinas Kesehatan Kota Balikpapan agar tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh fasilitas kesehatan, baik yang berada di bawah naungan pemerintah maupun yang dikelola swasta.
“Kami ingin ada peningkatan kualitas yang nyata, bukan hanya laporan administratif semata. Dinas Kesehatan harus proaktif memonitor langsung ke lapangan dan memberikan tindakan tegas bila ada pelanggaran atau kelalaian pelayanan,” tambahnya.
Dengan adanya sorotan ini, DPRD berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak menganggap enteng setiap keluhan yang disampaikan. (ADV/DPRD Balikpapan)