Komisi II DPRD Balikpapan Awasi Distribusi Gas Elpiji 3 Kg, Waspadai Permainan Harga

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan mulai memantau secara ketat distribusi gas elpiji 3 kg menyusul adanya dugaan permainan harga di tingkat pengecer. Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan subsidi gas elpiji tetap tepat sasaran.

“Kita tidak bisa asal bicara. Harus ada penyelidikan mendalam untuk memastikan apakah benar ada permainan harga di tingkat pengecer,” ujar Fauzi, Jumat (7/2/2025).

Menurutnya, permainan harga ini bisa terjadi karena masih ada celah dalam sistem distribusi yang memungkinkan individu tertentu membeli gas dalam jumlah besar dengan identitas berbeda.

“Seharusnya satu orang hanya boleh membeli satu tabung gas. Tapi ada yang menggunakan 10 KTP berbeda untuk membeli dalam jumlah besar, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi,” jelasnya.

Hal ini menyebabkan harga gas elpiji 3 kg menjadi lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga warga berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkan gas dengan harga subsidi.

Fauzi menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi distribusi gas elpiji dan mengambil tindakan jika ditemukan praktik kecurangan. Kerja sama antara pangkalan dan pengecer juga akan dipantau agar tidak ada penyimpangan dalam pendistribusian.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan mendorong agar distribusi gas elpiji berjalan sesuai aturan. Jika ada yang terbukti melakukan kecurangan, sanksi tegas akan diberikan,” tambahnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah dan Pertamina untuk memperketat sistem pendistribusian gas elpiji 3 kg dengan menerapkan skema pembelian berbasis data terpadu. Dengan adanya sistem digitalisasi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), diharapkan distribusi gas bisa lebih terkontrol dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

DPRD juga meminta agar pengawasan di tingkat agen dan pangkalan diperketat dengan menempatkan petugas khusus yang bertugas mengawasi penjualan langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pangkalan atau pengecer yang menaikkan harga seenaknya.

Lebih lanjut, DPRD mengusulkan adanya operasi pasar secara berkala untuk memastikan harga gas elpiji 3 kg tetap stabil. Jika ditemukan adanya kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah harus segera melakukan intervensi agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan harga yang melonjak.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam mendapatkan gas elpiji bersubsidi. Banyak warga yang masih belum mengetahui bahwa harga gas elpiji 3 kg telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh dijual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

Fauzi juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhatikan mekanisme distribusi yang lebih efisien agar tidak terjadi kelangkaan di beberapa wilayah tertentu. Distribusi yang tidak merata sering kali menyebabkan kenaikan harga yang tidak terkendali dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari.

DPRD juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan dugaan penimbunan atau permainan harga gas elpiji. Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan subsidi gas benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, DPRD, Pertamina, serta masyarakat, diharapkan distribusi gas elpiji 3 kg dapat lebih transparan, adil, dan tepat sasaran. DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini dan memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh gas elpiji dengan harga yang sesuai dan wajar. (*/ADV/DPRD Balikpapan)