Dewan Balikpapan Sayangkan Proyek Bendali Tanpa Sosialisasi ke Warga

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adi Negara, menyayangkan kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kota Balikpapan dan warga terkait proyek pembangunan bendungan pengendali banjir (bendali) di Gunung Samarinda Baru. Menurutnya, proyek tersebut berjalan tanpa sosialisasi yang layak, bahkan tidak diketahui oleh lembaga DPRD.

Halili mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan aduan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penggalian tanah dalam skala besar, seluas sekitar 4 hektare, di lokasi proyek. Namun, tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari Dinas PU selaku pelaksana proyek.

“Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada penggalian untuk proyek bendali. Tapi tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi kepada warga, bahkan kepada kami di Komisi III juga tidak ada informasi apa pun,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

Ia menambahkan bahwa proyek yang berada di wilayah Gunung Samarinda Baru itu tidak hanya berdampak lokal, tapi juga bisa memengaruhi wilayah sekitarnya seperti Gunung Samarinda. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk melakukan koordinasi lintas wilayah.

Menurut Halili, proyek besar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak bisa hanya dijalankan secara teknis, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial. Minimnya komunikasi dikhawatirkan bisa menimbulkan salah paham dan penolakan dari warga.

“Saya sampaikan juga ke pihak pelaksana proyek, kalau ada pekerjaan besar seperti ini sebaiknya disosialisasikan dulu. Jangan karena ini proyek pemerintah lalu langsung dikerjakan tanpa komunikasi,” katanya.

Halili menilai bahwa informasi mengenai tujuan proyek, manfaat, serta potensi dampaknya harus disampaikan secara terbuka. Ia mencontohkan, sampai sekarang belum ada penjelasan rinci mengenai alur air dan sistem pengendaliannya.

“Setplan-nya katanya air dari beberapa wilayah seperti Bendali Wonorejo Kampung Timur, akan ditampung di bendali ini. Tapi sampai sekarang belum jelas bagaimana mekanismenya. Ini yang perlu dijelaskan ke warga dan kami di DPRD,” ucapnya.

Halili berharap proyek semacam ini ke depannya bisa dimulai dengan pendekatan partisipatif dan transparan. Pemerintah, katanya, jangan menganggap cukup hanya dengan menyusun teknis pembangunan tanpa mendengar suara warga. (ADV/DPRD Balikpapan)