Aminuddin: Daya Tampung Sekolah Negeri Minim, Ribuan Siswa Terancam Tak Tertampung

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Aminuddin, kembali menyoroti masalah klasik yang selalu terjadi setiap tahun saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Persoalan utama, kata dia, terletak pada minimnya daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah lulusan SD.

“Setiap tahun kita hadapi masalah yang sama. Tahun ini ada sekitar 16 ribu lulusan SD, tapi SMP negeri hanya mampu menampung sekitar 6 ribu siswa atau 40 persen,” ujar Aminuddin, Rabu (9/4/2025).

Kondisi ini membuat sekitar 9 ribu siswa terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta. Meski tak menutup peluang pendidikan, Aminuddin menekankan pentingnya pemerataan kualitas antara sekolah negeri dan swasta.

“Harapannya tentu mereka bisa masuk sekolah negeri. Tapi kalau tidak bisa, pemerintah harus pastikan standar pendidikan swasta sama baiknya dengan negeri,” jelasnya.

Untuk mengatasi krisis daya tampung, Aminuddin mendorong pemerintah kota segera menambah unit sekolah baru. Ia bahkan menyarankan agar pembangunan dilakukan secara bertahap setiap tahun.

“Minimal satu SMP baru dibangun tiap tahun. Dengan 24 ruang kelas dan kapasitas 30 siswa per kelas, satu sekolah bisa menampung 720 siswa,” tambahnya.

Namun demikian, ia menyadari bahwa keterbatasan anggaran APBD menjadi kendala utama. Untuk itu, sinergi dengan pemerintah provinsi dinilai penting agar bantuan pembangunan dapat dialokasikan dari sumber dana lain.

“Sekarang banyak putra Balikpapan yang duduk di posisi strategis di DPRD Provinsi dan instansi lainnya. Ini momen bagus untuk bangun komunikasi yang lebih intens,” katanya.

Menurutnya, jika pembangunan dilakukan konsisten selama lima tahun, persoalan PPDB dapat diselesaikan secara menyeluruh. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi semua anak di Balikpapan.

“Kita harus punya komitmen. Kalau ini dijalankan, Insya Allah lima tahun ke depan masalah ini bisa diselesaikan,” pungkas Aminuddin. (ADV/DPRD Balikpapan)