DPRD Balikpapan Soroti Kasus Korupsi Rp 193 Triliun, Desak Transparansi dan Reformasi Sistem

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Kasus korupsi dengan nilai fantastis mencapai Rp 193 triliun yang tengah mencuat di tingkat nasional mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak luas dari kasus ini, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya sangat prihatin dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan angka sebesar Rp 193 triliun per tahun. Selain kerugian materi yang begitu besar, kasus ini juga berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk kerugian properti seperti mobil dan motor,” ujar Budiono, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, skandal ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, sehingga membutuhkan respons cepat dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta lembaga terkait.

Budiono menekankan pentingnya transparansi dalam investigasi agar publik mendapatkan kejelasan terkait siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia juga mempertanyakan apakah kasus ini terkait dengan kesalahan dalam sistem penetapan harga atau ada manipulasi yang lebih sistematis di dalamnya.

“Kita belum tahu pasti apakah kasus ini terkait kesalahan dalam penetapan harga atau manipulasi lainnya. Namun yang jelas, situasi ini merugikan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah maupun BUMN terkait,” tambahnya.

Meski kasus ini berada dalam lingkup Pertamina Patra Niaga, DPRD Balikpapan tetap merasa berkepentingan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak berdampak langsung kepada masyarakat di daerah.

DPRD berencana memanggil pihak terkait guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut, sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan telah disiapkan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

“Kami akan terus memantau, mengawasi, dan meminta jaminan dari pihak terkait agar masyarakat tidak menjadi korban dalam kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tegas Budiono.

Budiono juga mengingatkan para pelaku usaha agar tetap patuh pada regulasi yang berlaku tanpa mencoba mencari celah untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat luas.

Menurutnya, jika sistem pengadaan dan distribusi barang tidak diperbaiki dengan baik, maka kasus serupa berpotensi terulang di masa mendatang.

Sebagai langkah konkret, DPRD Balikpapan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memperketat pengawasan distribusi barang, terutama yang berkaitan dengan sektor energi dan keuangan negara.

“Kita harus memastikan barang yang beredar aman, murah, dan berkualitas. Jika ada penyimpangan, baik masyarakat maupun institusi seperti Pertamina akan dirugikan,” katanya.

DPRD juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan indikasi penyimpangan yang mereka temui.

Budiono berharap kasus ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan di berbagai sektor dan memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan dengan penuh integritas.

“Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem ini. Laporkan segera jika menemukan indikasi penyimpangan agar kita bisa segera menindaklanjuti,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)