
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dalam upaya menanggulangi permasalahan banjir dan pengelolaan sampah di Balikpapan, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menekankan pentingnya koordinasi antar OPD. Menurutnya, upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh.
“Kita perlu pendekatan yang lebih terintegrasi. Masalah banjir bukan hanya tanggung jawab Dinas PU, tapi juga DLH dan dinas lainnya. Begitu juga dengan pengelolaan sampah yang harus dikawal dari hulu hingga hilir agar tidak memperburuk kondisi drainase,” ungkap Budiono dalam wawancaranya, Senin (24/2/2025).
Budiono menegaskan bahwa sistem drainase di beberapa wilayah Balikpapan masih perlu banyak perbaikan. Ia meminta agar dilakukan normalisasi sungai serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembuangan air agar tidak terjadi genangan saat hujan lebat.
“Beberapa titik rawan banjir masih membutuhkan perhatian khusus. Normalisasi sungai dan saluran drainase harus dipercepat agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak menyebabkan genangan,” ujarnya.
Selain normalisasi drainase, ia juga mendorong penerapan teknologi pengelolaan air yang lebih modern, seperti pembangunan sumur resapan dan sistem drainase berbasis ekologi yang lebih efektif dalam mengatasi limpasan air hujan.
Selain infrastruktur, Budiono juga menyoroti peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, edukasi terkait pengelolaan sampah sangat penting agar masyarakat lebih sadar akan dampak buruk pembuangan sampah sembarangan terhadap sistem drainase.
“Kalau drainase terus dibersihkan tapi sampah tetap dibuang sembarangan, masalah ini tidak akan pernah selesai. Harus ada edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami dampaknya,” tambahnya.
Budiono mengusulkan agar pemerintah lebih aktif dalam menjalankan kampanye kebersihan serta meningkatkan sanksi bagi pelanggar yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, ia juga mendorong inisiatif daur ulang dan pengelolaan sampah berbasis komunitas sebagai solusi jangka panjang.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk mengawal perencanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan infrastruktur drainase agar program yang dijalankan pemerintah kota bisa lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Banjir dan sampah adalah dua permasalahan utama yang harus ditangani dengan serius dan secara sistematis,” tegas Budiono.
Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan permasalahan banjir dan pengelolaan sampah di Balikpapan dapat ditangani dengan lebih baik, sehingga kota ini menjadi lebih bersih, nyaman, dan bebas dari genangan air saat hujan. (nur/ADV/DPRD Balikpapan)