DPRD Balikpapan Tindak Tegas Hotel dan Kos-kosan yang Tak Memiliki Izin Resmi

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti keberadaan hotel dan kos-kosan yang beroperasi tanpa izin atau belum memperbarui perizinannya. Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sektor ini guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Menurut Danang, salah satu perhatian utama DPRD adalah maraknya kos-kosan yang beralih fungsi menjadi penginapan berbasis jaringan seperti OYO tanpa mengurus izin sesuai ketentuan.

“Kami mengingatkan para pengelola hotel untuk memperpanjang izin usahanya yang sudah habis masa berlakunya. Begitu juga dengan kos-kosan yang beralih fungsi menjadi penginapan komersial seperti OYO, mereka wajib memiliki izin yang sesuai. Jika tidak, kami akan segera melaporkan ke instansi terkait,” ujar Danang, Selasa (25/2/2025).

DPRD menilai bahwa praktik penginapan tanpa izin ini tidak hanya merugikan pemerintah dalam hal pendapatan pajak, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, Komisi I DPRD meminta pemerintah kota untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan inspeksi secara rutin.

Selain itu, Danang menegaskan bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada usaha yang tidak mematuhi regulasi. Pemilik usaha yang tetap nekat beroperasi tanpa izin dapat dikenakan denda atau bahkan sanksi penutupan usaha jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami tidak ingin ada usaha ilegal yang beroperasi tanpa izin. Hal ini bisa berdampak negatif, baik terhadap pendapatan asli daerah maupun ketertiban di masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD bersama dinas terkait akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah hotel dan kos-kosan yang dicurigai beroperasi tanpa izin. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha yang berjalan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Balikpapan.

Danang juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawasi sektor ini. Jika ada warga yang mengetahui hotel atau penginapan yang tidak memiliki izin resmi, mereka diimbau untuk segera melaporkannya ke instansi terkait.

“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua usaha berjalan sesuai aturan,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)