Pemkab Kukar Siapkan Anggaran untuk PSU, Sekda Sunggono: Tunggu Petunjuk Teknis

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait sengketa Pilkada Kukar 2025.

Putusan MK Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa pencalonan Edi Damansyah sebagai Bupati Kukar tidak sah karena telah melampaui batas periode jabatan. Dengan demikian, Kukar harus kembali melaksanakan PSU sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait pendanaan PSU.

“Pada prinsipnya, Pemkab Kukar siap mengalokasikan anggaran selama petunjuk pelaksanaan dan teknisnya sudah jelas,” ujar Sunggono di Lobby Gedung Bappeda Kukar, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, meskipun APBD 2025 tidak memiliki anggaran khusus untuk PSU, kemungkinan besar anggaran akan dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah disiapkan untuk keperluan darurat.

Selain itu, Sunggono menambahkan bahwa koordinasi dengan KPU dan Bawaslu telah dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan regulasi.

“Kami telah berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, sekarang tinggal menunggu kepastian terkait tahapan dan waktu pelaksanaan PSU,” tambahnya.

PSU di Kutai Kartanegara harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah putusan MK, dan Pemkab Kukar akan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (ADV Diskominfo Kukar/nr)