Dewan Balikpapan Desak Evaluasi Pengawasan Pembukaan Lahan di Kelurahan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan aparat kelurahan untuk lebih aktif dalam mengawasi pembabatan lahan di kota ini. Hal ini menyusul maraknya aktivitas pembukaan lahan yang diduga tidak mengikuti prosedur perizinan yang berlaku.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menekankan bahwa aturan mengenai pembukaan lahan tidak perlu diperketat, tetapi harus ditegakkan secara konsisten.

“Kalau ada aktivitas pembabatan lahan, harus dipastikan apakah sudah memiliki izin atau belum. Jika tidak ada izin, harus dihentikan. Jika ada izin, maka harus ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, seperti pembangunan drainase dan sistem pembuangan air,” jelas Oddang kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Menurut Oddang, lemahnya pengawasan di tingkat kelurahan membuat beberapa aktivitas pembabatan lahan berjalan tanpa sepengetahuan aparat setempat. Ia mengkritik kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan dan pemerintah kota dalam mengawasi aktivitas ini.

“Saya tidak ingin sekadar berbicara, tapi kenyataannya di lapangan memang begitu. Tidak seharusnya saya yang lebih dulu tahu ada pembabatan lahan dibandingkan pihak kelurahan. Padahal mereka yang paling dekat dengan wilayah tersebut,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa peran kelurahan sangat penting dalam memonitor perizinan dan mengawasi apakah pelaku usaha atau pemilik lahan mematuhi regulasi yang berlaku.

DPRD Balikpapan meminta Pemkot segera melakukan evaluasi terkait pengawasan lahan dan memperketat koordinasi dengan pihak kelurahan. Jika ada aktivitas ilegal, maka harus segera dihentikan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan tata kota Balikpapan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan mencegah konflik di masa depan akibat pembabatan lahan yang tidak terkontrol.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)