DPRD Balikpapan Dorong Regulasi untuk Pesantren, Pastikan Dukungan Berkelanjutan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pondok pesantren di Balikpapan terus meningkat, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama. Berdasarkan data terbaru, kontribusi pesantren di Balikpapan terhadap total pesantren di Kalimantan Timur meningkat dari 11,6% pada 2018 menjadi 13,8% pada 2023.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, pesantren masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait regulasi dan dukungan pemerintah daerah. Hingga kini, belum ada aturan khusus di tingkat daerah yang mengatur fasilitas, pendanaan, serta pengembangan pesantren, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan dan fasilitas antar pesantren.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan bahwa peraturan daerah (Perda) mengenai pesantren sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi pengelolaan pesantren.

“Pondok pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan berbasis agama, tetapi belum ada ketentuan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pengembangannya. Raperda ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut,” ujar Iwan Wahyudi, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, dalam rancangan peraturan daerah yang sedang disusun, berbagai aspek akan diatur, termasuk:

•Perencanaan pendirian pesantren

•Mekanisme pembinaan dan pengawasan

•Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pesantren

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pesantren di Balikpapan tidak hanya berkembang dari segi jumlah, tetapi juga mengalami peningkatan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas pendidikan.

Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mendorong sinergi antara pemerintah, pesantren, serta pihak swasta, guna menciptakan ekosistem pendidikan agama yang lebih baik.

“Dengan dukungan regulasi yang jelas, pesantren dapat lebih optimal dalam mencetak generasi yang religius, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia modern,” tambahnya.

Pembahasan Raperda ini akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengasuh pesantren, akademisi, dan masyarakat.

DPRD Balikpapan berharap regulasi ini dapat segera disahkan, sehingga pesantren di Balikpapan mendapatkan kepastian hukum serta dukungan yang memadai untuk berkembang secara berkelanjutan.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)