Dewan Balikpapan Desak Pembentukan Satgas LPG, Pastikan Distribusi dan Harga Terkendali

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti ketidaksesuaian harga gas LPG 3 kg di pasaran dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina. Ia menilai bahwa diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.

Menurut Taufik, permasalahan distribusi LPG telah menjadi isu yang berulang. Namun, lonjakan harga yang semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat semakin terbebani. Seharusnya, kata Taufik, harga jual gas LPG tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah. “Kalau sesuai dengan harga HET, mestinya hanya Rp19 ribu atau Rp20 ribu. Tidak mungkin lebih dari itu,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).

Demi mengatasi permasalahan ini, Taufik mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) atau panitia khusus (Pansus) yang bertanggung jawab dalam mengawasi distribusi LPG, dari tingkat agen hingga pengecer. Dengan adanya Satgas, pengawasan bisa dilakukan secara lebih efektif sehingga tidak ada celah bagi oknum untuk memainkan harga. Ia juga menambahkan bahwa biaya operasional untuk tim pengawas ini dapat diambil dari Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina.

DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa pengawasan distribusi LPG merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Dinas Ekonomi. Oleh karena itu, DPRD akan mendorong pemerintah kota agar melakukan pengawasan yang lebih optimal dan menindak pihak-pihak yang terbukti memainkan harga di pasar.

Selain mengusulkan pembentukan Satgas, DPRD Balikpapan juga berencana untuk melakukan investigasi terhadap penyebab utama lonjakan harga dan kelangkaan LPG. Investigasi ini bertujuan untuk menemukan akar permasalahan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan distribusi LPG berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPRD juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan dugaan penyimpangan harga atau kelangkaan LPG di daerahnya. Dengan adanya kerja sama antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan permasalahan ini bisa segera teratasi sehingga distribusi LPG berjalan lebih adil dan transparan.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)