Teknologi Digital Jadi Solusi Layanan Cepat di Kecamatan, Ungkap Simon dari DPRD Balikpapan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Untuk mengatasi keluhan masyarakat atas lambatnya pelayanan di kecamatan, DPRD Kota Balikpapan mendorong penerapan teknologi digital dalam layanan publik. Langkah strategis ini ditujukan untuk mengoptimalkan proses administrasi kependudukan dan meningkatkan sistem informasi terkait program kesejahteraan. Pendekatan digital diyakini mampu mengurangi birokrasi yang berbelit, menghemat waktu, serta meningkatkan akurasi verifikasi data.

Simon Sulean, Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi digital adalah kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Menurutnya, antrean panjang dan proses manual dalam pengurusan dokumen kependudukan kerap menjadi hambatan serius bagi warga yang membutuhkan layanan cepat. Dengan sistem digital, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara online, sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor kecamatan. Hal ini tidak hanya meringankan beban kerja pegawai, tetapi juga memastikan bahwa verifikasi data dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

“Kami melihat bahwa pemanfaatan teknologi digital bisa mempercepat layanan publik di kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu antre lama untuk mengurus dokumen kependudukan,” ujar Simon, Jumat (31/1/2025).

Selain manfaat pada administrasi kependudukan, penerapan teknologi digital juga berpotensi meningkatkan akses informasi bagi warga. Selama ini, kurangnya sosialisasi mengenai program pemerintah telah menjadi kendala utama dalam pemanfaatan berbagai bantuan sosial dan program kesejahteraan. Dengan platform digital, informasi tentang program-program tersebut dapat diakses secara real-time, memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Dengan adanya sistem digital, warga mendapatkan informasi dan layanan dengan cepat dan mudah. Ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tambahnya.

Simon menekankan bahwa upaya penerapan sistem digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan. Pelatihan bagi pegawai agar dapat mengoperasikan sistem digital secara optimal merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi ini. Dengan demikian, pelayanan publik di Balikpapan dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Melalui inisiatif ini, DPRD Balikpapan berharap model digitalisasi layanan publik di kecamatan dapat diadopsi secara luas sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)