
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisa. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika perkotaan Balikpapan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota ini menyebabkan lonjakan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan yang kian parah di jalan-jalan utama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama dalam hal penataan infrastruktur transportasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisa, menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan terutama terjadi pada jalur-jalur yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah strategis, termasuk akses menuju IKN. Menurutnya, minimnya pembaruan pada infrastruktur jalan yang ada membuat sistem transportasi tidak mampu mengakomodasi lonjakan kendaraan tersebut. “Setiap tahun, volume kendaraan terus bertambah, tetapi kapasitas jalan kita tidak mengalami perubahan signifikan. Ini menjadi penyebab utama kemacetan yang semakin tidak terkendali,” ungkap Laisa, Kamis (30/1/2025).
Situasi ini telah mengubah wajah mobilitas di Balikpapan. Masyarakat kini harus menghadapi waktu tempuh yang lebih lama dalam aktivitas sehari-hari. Perjalanan yang dulu hanya memakan waktu 20 menit kini bisa memakan waktu lebih dari 30 menit, terutama saat jam sibuk. Hal ini tidak hanya menimbulkan frustrasi di kalangan pengendara, tetapi juga mengganggu produktivitas serta aktivitas ekonomi di kota yang tengah berkembang pesat.
Dewan DPRD melalui Laisa mendesak agar Pemkot Balikpapan segera melakukan pemetaan titik-titik kemacetan dan mencari solusi yang konkret. Beberapa alternatif yang diajukan meliputi pelebaran jalan di area-area kritis, pembangunan flyover untuk mengalihkan arus kendaraan, dan peningkatan sistem transportasi publik agar lebih efisien. Menurutnya, kajian mendalam mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap mobilitas harus menjadi prioritas untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan menyeluruh.
Selain itu, DPRD menggarisbawahi perlunya penerapan langkah-langkah jangka pendek yang dapat segera mengurangi kepadatan lalu lintas. Kebijakan seperti pembatasan kendaraan di jam-jam tertentu, penataan ulang jalur lalu lintas, dan penguatan transportasi umum menjadi beberapa opsi yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Semua langkah ini dianggap krusial untuk mengembalikan kelancaran lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan.
Dengan kolaborasi yang sinergis antara Pemkot, DPRD, dan pihak terkait lainnya, diharapkan masalah kemacetan yang kian parah ini dapat segera diatasi sehingga Balikpapan mampu menghadapi tantangan mobilitas di era pasca-IKN. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)