
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan tengah menghadapi permasalahan kemacetan yang kian kompleks akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Pertumbuhan penduduk yang signifikan, terutama usai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), menyebabkan arus kendaraan di jalan-jalan utama semakin padat. Kondisi ini mendorong pemerintah dan DPRD untuk mencari solusi efektif yang mampu mengurangi beban lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat.
Dalam pernyataannya, DPRD Kota Balikpapan menyatakan bahwa pelebaran jalan saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemacetan yang ada. Mereka menilai bahwa strategi utama harus difokuskan pada peningkatan sistem transportasi publik. Hal ini dianggap sangat penting agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi yang jumlahnya terus bertambah setiap hari.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, menekankan pentingnya pengembangan transportasi massal yang lebih terintegrasi dan efisien. Menurutnya, pengoperasian sistem bus rapid transit (BRT) dengan jalur khusus merupakan salah satu solusi inovatif yang dapat mempercepat waktu tempuh dan mengurangi kepadatan kendaraan. Laisa juga mengusulkan peningkatan layanan angkutan kota serta penyediaan fasilitas penunjang seperti halte yang strategis dan nyaman bagi penumpang.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pelebaran jalan. Jumlah kendaraan terus bertambah, sehingga harus ada solusi lain, yaitu memperbaiki dan menambah transportasi umum agar masyarakat memiliki alternatif selain kendaraan pribadi,” ujar Laisa kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).
Lebih lanjut, DPRD mendesak Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik. Inisiatif tersebut meliputi pengaturan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan, seperti di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, MT Haryono, dan kawasan Balikpapan Timur. Selain itu, penerapan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi pada jam sibuk diharapkan dapat mengurangi volume lalu lintas yang menyebabkan penumpukan kendaraan.
Kebijakan jangka panjang juga menjadi fokus, di mana pemerintah didorong untuk berinvestasi dalam teknologi dan inovasi guna meningkatkan sistem manajemen transportasi. Penggunaan sistem pembayaran elektronik dan integrasi data antar moda transportasi dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan ekosistem transportasi yang modern dan efisien. Semua upaya ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
“Jika hanya memperlebar jalan tanpa memperbaiki sistem transportasi, masalah ini tidak akan selesai. Kita harus berpikir jangka panjang,” tegas Laisa.
DPRD berharap, melalui penerapan strategi-strategi tersebut, kemacetan di Balikpapan dapat diminimalkan dan mobilitas warga dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah lalu lintas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di kota Balikpapan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)