Pemkab Kukar Laksanakan Redistribusi Tanah untuk Kepastian Hukum Warga

Sambaranews.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar melaksanakan program redistribusi tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah. Program ini digelar dalam Sidang Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Ruang Serba Guna Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Senin (11/11/2024).

Akhmad Taufik Hidayat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kukar, menjelaskan bahwa redistribusi tanah ini bertujuan untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang selama ini telah mengelola lahan namun belum memiliki sertifikat yang sah. “Program ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini telah tinggal dan mengelola tanah tersebut, namun belum memiliki bukti kepemilikan yang sah,” kata Akhmad Taufik.

Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), yang dirancang untuk mengurangi konflik lahan di berbagai daerah, termasuk Kukar. Selain itu, redistribusi tanah ini akan memperkuat sektor pertanian serta mengurangi kemiskinan yang banyak terjadi di daerah yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Dalam sidang GTRA tersebut, juga dibahas mengenai penentuan penerima hak atas tanah yang akan didistribusikan. Kepala BPN Kukar, Aag Nugroho, menyebutkan bahwa redistribusi ini akan dilaksanakan di beberapa kecamatan yang memiliki potensi tinggi. Proses redistribusi ini juga akan melibatkan penyelesaian sengketa tanah untuk memastikan bahwa penerima hak adalah pihak yang memang berhak dan memiliki akses terhadap tanah tersebut.

Aag Nugroho menambahkan bahwa proses redistribusi harus dilakukan dengan cermat dan transparan, agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Kami berkomitmen untuk memastikan redistribusi ini tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mengurangi sengketa tanah yang ada,” tambahnya. (*)

(adv-diskominfo)