KUTAI TIMUR – Pengurangan insentif guru di Kabupaten Kutai Timur bukan disebabkan berkurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, menjelaskan penyesuaian tersebut berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen.
Ia mengatakan, insentif guru merupakan salah satu komponen yang masuk dalam perhitungan belanja pegawai. Karena itu, ketika kemampuan anggaran daerah mengalami penurunan, ruang untuk pembiayaan komponen tersebut ikut terdampak.
“Tidak boleh belanja pegawai itu lebih dari 30 persen. Sementara insentif itu masuk dalam komponen 30 persen,” jelas Mulyono.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan pengeluaran agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila belanja pegawai melampaui batas, daerah berpotensi mendapatkan konsekuensi dari kementerian.
Mulyono menegaskan, pengurangan nilai insentif tidak mencerminkan perubahan komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan guru.
“Terjadinya pengurangan insentif itu bukan karena kebijakan kita yang berkurang, bukan. Tapi memang regulasi yang tidak memungkinkan,” katanya.
Ia juga menyebutkan, insentif bagi guru di Kutai Timur masih diberikan di luar gaji dan sertifikasi. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki skema pemberian insentif seperti yang diterapkan di Kutai Timur.
Disdikbud memahami perubahan nominal tersebut dapat dirasakan tenaga pendidik. Namun, penyesuaian tetap harus dilakukan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.(Adv/Kominfo)

