Kutai Timur – Keseragaman data menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintahan. Perbedaan informasi yang dikeluarkan sejumlah instansi dinilai berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran apabila tidak melalui proses validasi dan verifikasi yang jelas.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menegaskan perlunya koordinasi antara pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan data. Di antaranya wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Ia menginginkan agar informasi yang disampaikan kepada publik maupun digunakan pemerintah memiliki satu sumber data yang telah melalui proses pemeriksaan.
“Jangan masing-masing mengeluarkan data. Karena validasi dan verifikasinya harus jelas. Jangan sampai akibat perbedaan data terjadi salah penafsiran terhadap produk data tersebut,” ungkap Rizali.
Menurutnya, persoalan kesamaan data bukan sekadar menyangkut administrasi dan penyajian informasi. Ketidakselarasan angka maupun keterangan antarinstansi juga dapat memengaruhi proses pemerintah dalam menentukan langkah dan kebijakan.
Karena itu, pengelolaan data perlu dilakukan secara terkoordinasi agar setiap instansi menggunakan informasi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rizali berharap pengembangan layanan pemerintahan digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat penyatuan informasi tersebut. Melalui sistem yang terintegrasi, data dari berbagai perangkat daerah diharapkan bisa dihimpun dan dimanfaatkan bersama.
“Harapan kita, data itu nanti hanya satu yang keluar,” tegasnya.
Dengan keseragaman informasi, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang lebih jelas ketika melakukan perencanaan maupun menentukan kebijakan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola data di lingkungan Pemkab Kutim.(Adv/Kominfo)

