Kutai Timur – Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu persyaratan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang ingin mendapatkan bantuan permodalan pemerintah. Persyaratan tersebut sekaligus menjadi perhatian Diskop UKM Kutim karena belum seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.
Berdasarkan data yang disampaikan Diskop UKM Kutim, baru sekitar 27,1 persen dari populasi UMKM yang telah mengantongi NIB. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya upaya pendampingan agar semakin banyak pelaku usaha memiliki identitas legal dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Marhadyn dari Diskop UKM Kutim menjelaskan, kepemilikan NIB menjadi salah satu persyaratan yang diperiksa dalam proses seleksi penerima bantuan modal.
“Pertama, dia tidak memiliki NIB. Seharusnya mereka memiliki nomor induk berusaha,” ujarnya saat menjelaskan sejumlah alasan pengajuan bantuan UMKM tidak dapat dilanjutkan.
Selain kelengkapan administrasi, pemerintah juga melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan. Tidak semua jenis kebutuhan pembiayaan dapat diterima karena harus disesuaikan dengan ketentuan program dan hasil penilaian tim teknis.
Marhadyn menyebutkan, bantuan tersebut juga diarahkan kepada UMKM rintisan yang sedang berupaya mengembangkan usahanya, bukan pelaku usaha yang sudah mapan.
“Sesuai regulasi PP 17, kategorinya adalah UMKM yang startup, yang baru mau bangkit,” jelasnya.
Karena itu, kepemilikan NIB menjadi bagian penting dalam mendorong kesiapan pelaku usaha mengikuti program pemerintah. Legalitas juga diperlukan agar proses pendataan dan pembinaan dapat dilakukan lebih terarah.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pendataan, kepemilikan NIB baru mencapai 27,1 persen dari populasi UMKM.
“Kita harapkan ke depan semua UMKM sudah memiliki NIB,” tutupnya.
(Adv/Kominfo)

