Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri melantik lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (18/11/2026). (foto: kusma/sambaranews.com)
TENGGARONG, SAMBARANEWS.COM,- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (18/11/2026).
Lima anggota BPD yang dilantik berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Kukar, yakni Syaiful Salim dari Desa Bangun Rejo dan Tri Widarti dari Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya, Juhairiyah dari Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Asis dari Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat, serta Rezki Mulagusyati dari Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu.
Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi posisi anggota BPD yang sebelumnya berhalangan melanjutkan tugas, sehingga keberlangsungan administrasi dan pemerintahan desa tetap berjalan.
Aulia Rahman Basri menyampaikan, bahwa pergantian antarwaktu merupakan bagian dari amanah regulasi. Apabila terdapat anggota BPD yang mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka posisinya digantikan oleh calon sesuai urutan berikutnya.
“Pergantian ini merupakan bagian dari amanah regulasi. Ketika terjadi pengunduran diri atau berhalangan melaksanakan tugas, maka harus digantikan dengan nomor urut selanjutnya. Kita menginginkan proses administrasi pemerintahan di desa tidak terhambat,” ujarnya.

(foto: kusma/sambaranews.com)
Ia meminta anggota BPD yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, BPD memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan desa, sebagaimana DPRD dalam pemerintahan kabupaten.
Salah satu tugas penting BPD, kata Aulia, adalah memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. BPD juga memiliki kewenangan bersama kepala desa dalam membahas dan menyusun peraturan desa.
Selain itu, BPD bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, mulai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), hingga sumber pembiayaan lainnya yang melekat pada pemerintahan desa.
“Anggaran yang ada harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, BPD harus memastikan setiap rupiah yang digunakan dalam pembangunan desa tepat sasaran,” tegasnya.
Aulia juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara BPD dan kepala desa. Namun, keharmonisan tersebut bukan berarti BPD harus selalu menyetujui setiap kebijakan kepala desa tanpa melakukan pengawasan.
Menurutnya, hubungan kerja yang baik antara kedua unsur pemerintahan desa tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan.
“Hubungan yang harmonis bukan berarti harus selalu sependapat atau bersekongkol dengan kepala desa. Akan tetapi, hubungan yang baik akan membuat tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi lebih baik,” jelasnya.
Ia berharap para anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta turut mendukung pelaksanaan visi Kukar Idaman Terbaik hingga ke tingkat desa.
Dengan demikian, keberadaan BPD diharapkan mampu mendorong terwujudnya desa yang lebih maju, mandiri, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)
Wartawan: Kusma

