Sunggono: Kukar Berkomitmen Capai Kemiskinan 0 Persen pada 2024 dengan Serangkaian Program Inovatif

Sambaranews, Tenggarong – Dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono melaporkan keberhasilan pembangunan daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Rasid ini diadakan di Ruang Sidang Utama DPRD pada Kamis (28/3/2024).

Sunggono menyampaikan bahwa LKPJ tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Tema pembangunan tahun ini adalah “Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Pengembangan SDM”.

Dalam pidatonya, Sunggono mengucapkan terima kasih kepada DPRD dan Forkopimda Kukar atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama tahun anggaran 2023.

“Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda Kukar atas dukungan dan kerja sama yang sangat kooperatif terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2023,” ucapnya.

Ia juga menyoroti capaian indikator kinerja makro daerah, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,95% pada tahun 2023, naik 0,85% dari tahun sebelumnya.

Sunggono menekankan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dari 7,61% pada tahun 2023, menurun sebesar 4,397% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah meluncurkan berbagai program inovatif, seperti Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan, untuk memudahkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam percepatan penanganan kemiskinan.

Program-program yang dijalankan meliputi Program Sanitasi Aman, Program Yok Baiki Rumah, Program Air Bersih, dan Program Pondok Pangan Etam, di antara lainnya. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mencapai target Kemiskinan 0% pada tahun 2024.

“Melalui program-program ini, diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kolaborasi semua stakeholder dan peningkatan partisipasi pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan,” tutupnya.

(Adv/Kominfo Kukar)