KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah serius untuk menjawab keluhan pelaku industri kreatif (Ekraf) yang merasa program pelatihan yang diselenggarakan sering kali monoton dan selalu menyasar peserta yang sama. Menurut Akhmad Rifanie, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim, akar persoalan ini terletak pada tidak sinkronnya data antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai riwayat pembinaan dan identitas pelaku Ekraf.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab kini memfokuskan penguatan Sinergi Data Ekonomi Kreatif (SINDaKRAF). SINDaKRAF dirancang sebagai sistem informasi terpadu yang berfungsi sebagai basis data tunggal, menyatukan seluruh informasi penting mulai dari identitas pelaku hingga subsektor dan riwayat pelatihan yang pernah diikuti.
Rifanie berharap, dengan adanya basis data yang akurat ini, pengulangan program dapat diminimalkan, sehingga kesempatan pelatihan menjadi lebih merata bagi pelaku kreatif lainnya yang benar-benar membutuhkan. Penguatan SINDaKRAF ini juga akan memungkinkan pemerintah merancang pola pembinaan yang lebih beragam, efektif, dan spesifik, sehingga pengembangan sektor kreatif Kutim dapat berjalan lebih inklusif dan terarah. (ADV)


Pengadaan Tisu Toilet Senilai Rp261 Juta di Setda Kutim Viral, Bupati Mengaku Belum Paham Detailnya
Tekanan Fiskal di Kutim dan Desakan Kolaborasi Swasta untuk Pembangunan Daerah 3T
Transparansi Kunci Pembangunan: Desa Teluk Pandan Alokasikan Rp6 Miliar untuk Mengangkat Kualitas Jalan Tani dan Kehidupan Warga
Bupati Ardiansyah Resmikan Kantor Desa Muara Dun dan Balai Kelinjau Ilir, Tekankan Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Desa
Disdikbud Kutim Komitmen Terapkan Restorative Justice: Mulyono Utamakan Mediasi dan Pendekatan Kekeluargaan untuk Kasus Sekolah
Polantas Menyapa, Satlantas Kukar Percepat Layanan Administrasi Kendaraan
Tiga Rumah di Kuala Samboja Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Atap Bocor Dikeluhkan Pedagang, Disperindag Kukar Targetkan Perbaikan Pasar Mangkurawang Tuntas Juni 2026
Ancaman PHK di Depan Mata, Pemkab Kukar Dorong Perlindungan Pekerja Lokal