KUTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur mengonfirmasi bahwa tiga desa di wilayah Kaubun dan Pelawan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) atas dugaan penyalahgunaan dana desa.
Kepala DPMDes Kutim, Basuni, mengakui adanya kasus ini namun menegaskan bahwa jumlah tersebut relatif kecil, yakni tidak mencapai 10% dari total 139 desa yang ada di Kutai Timur. Hal ini, menurut Basuni, menunjukkan bahwa secara umum tata kelola keuangan desa di Kutim masih berada dalambatas wajar.
Menyikapi adanya penyimpangan ini, Basuni menegaskan bahwa kebijakan DPMDes adalah
mengutamakan pembinaan sebagai langkah pertama, dan menempatkan penindakan hukum sebagai opsi terakhir. Filosofi ini diterapkan untuk mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan di tingkat desa, daripada hanya berfokus pada hukuman yang bersifat represif.
DPMDes juga mencatat adanya tren positif berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Semakin banyaknya laporan yang masuk ke pemerintah daerah terkait dugaan penyimpangan dana merupakan indikasi bahwa masyarakat semakin peduli dan berdaya dalam mengawal penggunaan anggaran.
Namun, Basuni mengingatkan agar pelaporan dilakukan melalui prosedur resmi seperti Inspektorat Wilayah (Itwil), dan tidak langsung diunggah ke media sosial.
Selain itu, DPMDes terus mendorong desa untuk mengimplementasikan sistem informasi desa digital demi meningkatkan transparansi. Saat ini, sekitar 40 desa sudah memiliki sistem tersebut, meskipun implementasinya harus disepakati melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran desa. (ADV)

