DPMD Kukar Rumuskan Langkah Baru UMKM Pascatambang FGD

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara mengambil inisiatif memperkuat UMKM di kawasan terdampak tambang melalui Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston Samarinda, Jumat (24/10/2025).

Forum ini menjadi momentum merumuskan langkah strategis agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah penurunan aktivitas tambang.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’I menjelaskan FGD digunakan untuk memetakan hambatan yang dihadapi UMKM, sekaligus membuka peluang usaha baru dan merancang model pemberdayaan yang lebih efektif.

Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, pelaku usaha, dan komunitas lokal agar program dapat menyentuh sasaran secara nyata.

“Kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Melalui dialog lintas pihak, kita berharap muncul gagasan konkret dan kolaborasi jangka panjang untuk membangun UMKM yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ahmad Irji’I Senin (3/11/2025).

Ahmad menyoroti bahwa transisi energi nasional berdampak signifikan pada masyarakat yang selama ini mengandalkan industri tambang.

Penurunan aktivitas tambang memaksa munculnya tantangan baru seperti berkurangnya pendapatan dan terbatasnya alternatif pekerjaan di daerah seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda.

Data BPS Kalimantan Timur 2024 menunjukkan ketergantungan terhadap sektor pertambangan masih tinggi, yakni 46 persen PDRB 2023.

UMKM berbasis potensi lokal dianggap sebagai solusi ekonomi alternatif, meski banyak pelaku masih menghadapi kendala modal, kapasitas usaha, teknologi digital, dan sinergi program pemerintah serta CSR.

FGD menjadi ruang vital untuk menyelaraskan langkah dan merumuskan strategi konkret, memastikan UMKM dapat berkembang inklusif dan mandiri di era pascatambang.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rekomendasi nyata dan gagasan inovatif untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang. FGD juga menjadi wadah pertukaran ide antara pemerintah daerah, pelaku usaha, forum perempuan, pendamping UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)