APBD Perubahan Kukar 2025 Turun Jadi Rp11,18 Triliun, Prioritas pada Kewajiban Daerah dan Beasiswa

Tenggarong, SambaraNews.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak difokuskan pada penambahan infrastruktur fisik. Anggaran justru diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta penyelesaian kewajiban daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rendi dalam rapat paripurna ke-13 DPRD Kukar mengenai penyampaian nota keuangan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (29/9/2025).

Rendi menyebut APBD Perubahan tahun ini terkoreksi menjadi sekitar Rp11,18 triliun, turun dibandingkan sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi berbagai dinamika sepanjang 2025, mulai dari kebijakan efisiensi nasional hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang banyak menyerap energi dan anggaran daerah.

“Banyak hal terjadi di tahun 2025 di luar prediksi kita semua. Pertama ada efisiensi, lalu ada PSU yang jelas menguras energi, termasuk energi keuangan Kutai Kartanegara,” kata Rendi usai rapat paripurna.

Meski mengalami penurunan, pemerintah daerah memastikan program prioritas tetap berjalan. Salah satunya adalah penambahan alokasi beasiswa pendidikan yang diperkirakan mencapai Rp50–70 miliar.

“Penambahan itu tidak ada dalam bentuk fisik di perubahan ini. Semua diarahkan ke kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat. Fokus kita menuntaskan kewajiban 2025 agar program berjalan baik di semua lini,” tegasnya.

Dalam nota keuangan yang dibacakan, Wakil Bupati Kukar menyampaikan pendapatan daerah turun sekitar Rp314,9 miliar, sehingga menjadi Rp11,18 triliun. Koreksi ini dipengaruhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian alokasi transfer ke daerah, serta kewajiban tambahan untuk menutup defisit iuran jaminan kesehatan dan biaya pelaksanaan PSU.

Belanja operasi, belanja modal, hingga belanja sosial juga mengalami penyesuaian. Namun, pemerintah daerah menekankan agar keberlangsungan program pelayanan publik utama tetap terjaga.

“Intinya kita ingin memastikan akhir 2025 bisa ditutup dengan baik. Semua program pendidikan, kesehatan, dan kewajiban daerah harus jalan meskipun anggaran kita mengalami koreksi,” pungkas Rendi.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya