Aksi Mahasiswa Diwarnai Kekecewaan, Pemkab Kukar Jelaskan Ketidakhadiran Bupati

Tenggarong, Sambaranews.com – Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) berujung kekecewaan. Massa aksi tidak berhasil bertemu langsung dengan Bupati Kukar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq, menilai ketidakhadiran bupati menunjukkan kurangnya respons terhadap aspirasi yang telah berulang kali disampaikan mahasiswa.

“Kami menyoroti kondisi jalan, terutama di wilayah hulu dan hilir, yang masih banyak berlubang dan belum layak. Selain itu, kami juga meminta agar fasilitas yang sudah dibangun dapat dirawat dengan baik, bukan hanya dibangun saja,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan yang dinilai masih jauh dari kata layak.

“Pendidikan di desa masih menjadi persoalan serius dan akan terus kami suarakan,” katanya.

Ibnu menegaskan, aksi yang telah dilakukan berulang kali belum menghasilkan perubahan nyata, sehingga memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa.

“Kami sudah sering melakukan aksi, tetapi hasilnya belum terlihat. Seolah selalu berakhir tanpa kepastian,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana melayangkan surat resmi dalam waktu dekat dan kembali menggelar aksi demonstrasi.

“Surat sudah kami kirim sejak Selasa, 31 Maret 2026. Dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan kami akan kembali turun aksi,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Unikarta, Zulkarnain, turut menyayangkan sikap bupati yang dinilai tidak pernah hadir dalam setiap aksi mahasiswa.

“Seharusnya pemerintah hadir, berdialog, dan membahas persoalan bersama masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi jalan penghubung menuju Kota Bangun yang mengalami kerusakan sepanjang sekitar 9 kilometer, sementara perbaikan yang dilakukan tahun ini baru mencapai sekitar 900 meter.

“Masih banyak persoalan mendesak yang belum terselesaikan,” jelasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi atas peran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat Kutai Kartanegara. Ini menjadi bentuk kontrol yang positif bagi pemerintah,” ujarnya.

Yani menjelaskan, ketidakhadiran Bupati Kukar disebabkan agenda dinas di Jakarta dalam rangka memperjuangkan program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan visi “Kukar Idaman Terbaik”.

“Bupati sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan daerah, terutama terkait dukungan program dari pemerintah pusat,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih berada pada tahap awal periode pemerintahan, sehingga fokus utama diarahkan pada upaya mendapatkan dukungan anggaran dari pusat.

“Hal tersebut penting agar program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Terkait dinamika aksi, termasuk adanya upaya mahasiswa memasuki ruang kerja bupati, Yani menilai hal itu masih dalam batas wajar selama tidak mengarah pada tindakan anarkis.

“Kehadiran aparat keamanan juga hanya untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ucapnya.

Ia juga menanggapi rencana aksi lanjutan mahasiswa dengan menyarankan agar penyampaian aspirasi ke depan dapat dilakukan melalui dialog yang terjadwal.

“Kami berharap ke depan bisa dilakukan dialog langsung dengan Bupati melalui mekanisme yang lebih terstruktur,” katanya.

Lebih lanjut, Yani menegaskan bahwa tidak seluruh persoalan pembangunan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, karena sebagian berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat maupun provinsi.

Meski demikian, ia memastikan aspirasi mahasiswa tetap akan menjadi perhatian dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Terkait ketimpangan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan di wilayah hulu, ia menyebut seluruhnya telah masuk dalam 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.

Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan.

“Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika kondisi anggaran memungkinkan, tentu pembangunan bisa lebih optimal,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya