Utang Kontraktor Segera Dibayar, Pemkab Kukar Tunggu Akad Kredit Bank Kaltimtara

Tenggarong, Sambaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pembayaran utang kepada pihak ketiga segera direalisasikan setelah proses pinjaman daerah dengan Bank Kaltimtara rampung.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menerima perwakilan Forum Kontraktor di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut membahas kejelasan pembayaran pekerjaan para kontraktor yang hingga kini masih tertunda.

Aulia mengatakan kedatangan para kontraktor merupakan bentuk aspirasi terkait tagihan pekerjaan tahun 2025 yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar pekerjaan telah selesai dikerjakan, sementara para kontraktor juga menghadapi tekanan untuk membayar pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami didatangi kawan-kawan dari forum kontraktor yang mempertanyakan kejelasan pembayaran utang pemerintah daerah tahun 2025. Mengingat saat ini sudah mendekati Lebaran, mereka juga mendapat tekanan dari para pegawai maupun tukang yang bekerja pada proyek-proyek tersebut untuk segera dibayar,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan skema pinjaman daerah melalui Bank Kaltimtara dengan nilai sebesar Rp820 miliar. Nilai tersebut sesuai dengan total utang pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Inspektorat.

Menurut Aulia, pemerintah daerah bahkan langsung menghubungi pihak Bank Kaltimtara di hadapan para kontraktor untuk meminta percepatan proses pinjaman. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah proses akad kredit sebelum pencairan dana dilakukan.

“Harapannya, apabila akad kredit dapat dilaksanakan besok, maka pencairan dana dari Bank Kaltimtara bisa dilakukan pada sore harinya atau paling lambat Senin pagi. Setelah dana masuk ke kas daerah, pemerintah daerah akan langsung melakukan pembayaran kepada para rekanan,” jelasnya.

Ia juga mengimbau para kontraktor untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam proses administrasi pembayaran, mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Aulia menegaskan secara administrasi tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut. Dokumen-dokumen yang diperlukan dari pemerintah daerah juga telah diselesaikan.

“Secara administrasi tidak ada kendala berarti. Dokumen yang harus ditandatangani pemerintah daerah sudah kami selesaikan hari ini. Kami berharap seluruh proses bisa berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu, salah satu perwakilan kontraktor Novi Pratidina berharap proses pembayaran dapat segera terealisasi setelah adanya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pihak perbankan.

“Tadi Pak Bupati juga langsung menelepon pihak terkait untuk menanyakan hal tersebut dan meminta agar prosesnya bisa dipercepat. Mudah-mudahan saja bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan nilai utang yang akan dibayarkan kepada para kontraktor diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar, dengan jumlah kontraktor yang terdampak diperkirakan mencapai ratusan orang.

“Rata-rata pekerjaan sebenarnya sudah selesai 100 persen, namun pembayarannya memang belum diterima oleh sebagian besar rekanan. Nilainya sekitar Rp800 miliar, jadi tentu jumlah kontraktornya banyak dan tersebar di berbagai wilayah Kutai Kartanegara,” tuturnya.

Pemkab Kukar berharap seluruh proses pinjaman daerah dapat segera rampung sehingga pembayaran kepada para kontraktor dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya