Bupati Kukar Tekankan Government Craft Usai Rotasi 124 Pejabat

Tenggarong, Sambaranews.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan pentingnya penerapan government craft atau seni dalam menjalankan pemerintahan usai melantik dan melakukan rotasi jabatan terhadap 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Odah Etam, Jumat (6/2/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Aulia menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu dirinya mengikuti rapat pemerintah nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan tema Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu pesan utama Presiden adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam praktik pemerintahan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dalam konteks pemerintah daerah, hal ini dikenal dengan konsep government craft, yaitu seni praktis dalam mengelola birokrasi, anggaran, dan regulasi secara efektif dan efisien,” ujar Aulia.

Ia menjelaskan bahwa government craft berada pada level yang lebih tinggi dari good governance karena menekankan kemampuan aparatur dalam mengubah rencana dan janji politik kepala daerah menjadi hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, tantangan ke depan semakin besar, terutama dengan menurunnya transfer keuangan daerah. Oleh karena itu, seluruh aparatur dituntut mampu mengelola anggaran secara efisien agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Aulia juga menyinggung 17 program dedikasi yang menjadi komitmen pemerintah daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami dan mengimplementasikan program tersebut secara maksimal.

“Tidak ada OPD yang tidak penting. Semua memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Aulia menekankan pentingnya kepemimpinan teknokratik yang berbasis data. Ia menegaskan tidak akan mentolerir pejabat yang tidak menguasai data sesuai tugas pokok dan fungsi.

“Kepala dinas dan camat wajib menguasai data, mulai dari data kemiskinan, kondisi wilayah, hingga kebutuhan masyarakat. Tanpa data yang akurat, intervensi kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menginginkan pengelolaan data di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui satu pintu agar tidak terjadi perbedaan data antar-OPD.

Selain itu, Bupati Aulia menekankan pentingnya birokrasi yang fleksibel, kreatif, dan solutif. Ia mengingatkan agar aparatur tidak lagi terjebak pada alasan klasik seperti keterbatasan anggaran, melainkan mampu mencari solusi melalui kemitraan, termasuk dengan pihak swasta dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Aspek terakhir yang ditekankan adalah fiscal craftsmanship, yakni pengelolaan APBD yang berorientasi pada belanja produktif dan berkelanjutan. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengawal agar hingga akhir Februari 2026 setiap OPD memiliki perhitungan kebutuhan fiskal minimum.

“Kebutuhan fiskal minimum inilah yang akan kita kunci untuk memastikan roda organisasi, pelayanan publik, dan standar pelayanan minimum tetap berjalan,” jelasnya.

Aulia juga mengingatkan para kepala OPD agar memahami secara detail kondisi fiskal di unit kerjanya masing-masing, mulai dari belanja pegawai, biaya operasional, hingga kebutuhan perjalanan dinas.

“Jangan diserahkan sepenuhnya kepada bawahan. Kepala perangkat daerah harus memimpin langsung dan menghitung dengan cermat,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya