PAD Tangga Arung Square Capai Rp53 Juta, Disperindag Kukar Siapkan SIKILAT

Tenggarong, Sambaranews.com – Sejak difungsikan pada 5 Januari hingga 5 Februari 2026, kawasan Tangga Arung Square telah beroperasi selama satu bulan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang mulai memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menargetkan seluruh area yang dikelola dapat menjadi sumber penerimaan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, mengatakan selama sebulan terakhir pengelola Tangga Arung Square telah menjalankan berbagai kegiatan usaha.

“Alhamdulillah, selama satu bulan ini pengelola sudah melakukan berbagai aktivitas. Ada penyewaan booth, permainan anak-anak, hingga penampil atau pengamen. Seluruh aktivitas itu berkontribusi terhadap PAD,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, skema kontribusi retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025, termasuk perhitungan berdasarkan luasan lapak yang digunakan pedagang.

Menurutnya, salah satu agenda terbesar tahun ini adalah pelaksanaan Bazar Ramadan yang diperkirakan diikuti sekitar 200 pelaku usaha. Dari kegiatan tersebut, potensi PAD ditaksir mencapai sekitar Rp48 juta.

“Bazar Ramadan menjadi penyumbang terbesar. Selain itu, ada kontribusi dari penyewaan booth, showroom otomotif, serta wahana permainan anak. Bahkan penampil atau pengamen juga tetap dikenakan retribusi,” jelasnya.

Sementara itu, kontribusi dari kios dan parkir disebutnya belum masuk dalam perhitungan saat ini. Secara keseluruhan, PAD yang telah terkumpul dari aktivitas di Tangga Arung Square mencapai sekitar Rp53 juta.

Disperindag Kukar juga menargetkan PAD dari sektor ini terus meningkat seiring peluncuran inovasi bernama SIKILAT, singkatan dari Setiap Iklan dan Setiap Jengkal di Pasar Tangga Arung. Program ini menekankan pemanfaatan seluruh ruang dan fasilitas milik pemerintah daerah agar produktif dan menghasilkan PAD.

“Tidak ada ruang yang dibiarkan sia-sia. Semua harus berorientasi pada kontribusi PAD,” tegas Sayid.

Di sisi lain, Disperindag Kukar bersama pihak terkait tengah menyiapkan langkah penertiban terhadap lapak yang belum beroperasi. Dari total 703 unit, sekitar 60 persen masih tutup dan 40 persen telah buka. Diperkirakan 250 hingga 300 lapak belum aktif.

Sayid Fathullah menegaskan, penertiban akan dilakukan melalui mekanisme penyegelan administratif dengan pendampingan pihak kejaksaan.

“Langkah awalnya penyegelan administratif. Ini bukan penyitaan, tetapi penanda agar pemilik segera menemui pengelola dalam waktu 1×24 jam. Paling lambat akan kami lakukan secepatnya dengan persetujuan pihak kejaksaan,” ujarnya.

Terkait isu lapak yang diperjualbelikan atau disewakan kepada pihak lain, Sayid menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan karena merupakan aset pemerintah daerah.

“Lapak ini milik pemerintah daerah, tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan. Kalau ada isu seperti itu, nanti akan diklarifikasi. Pihak kejaksaan yang akan memanggil dan meminta keterangan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pedagang yang telah beroperasi dan mendorong pemilik lapak yang masih tutup agar segera membuka usaha.

“Kami apresiasi yang sudah buka. Yang masih tutup kami harapkan segera berjualan. Tujuan kita menyediakan lapak itu untuk aktivitas usaha, supaya kawasan ini ramai dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya