DPMDes Kutim Soroti Lemahnya Pengawasan Desa, Dorong Kolaborasi dan Penguatan Peran BPD

KUTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur menyoroti bahwa masalah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini bukan lagi terletak pada kapasitas aparatur, melainkan pada lemahnya pengawasan. Pernyataan ini disampaikan Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menyikapi sejumlah dugaan penyimpangan dana desa yang tengah diverifikasi menyeluruh oleh Inspektorat Wilayah (Itwil).

Basuni mengakui bahwa berdasarkan pemaparan Wakil Bupati sebelumnya, potensi temuan
pelanggaran di desa tampaknya cukup banyak, dan pihaknya kini sedang menunggu hasil resmi dari Itwil. Ia berpendapat bahwa meskipun berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa sudah sering dilakukan, upaya tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan karena aspek pengawasan belum berjalan secara optimal. “Saya kira peningkatan kapasitas sudah kami lakukan, tetapi penyelenggaraan pemerintahan itu tetap membutuhkan pengawasan yang lebih intens,” tegasnya.

Basuni mengidentifikasi dua faktor yang menyebabkan pengawasan berjalan kurang efektif, yaitu terbatasnya dukungan anggaran di tingkat kecamatan maupun DPMDes, serta pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum sepenuhnya mendalam dalam aspek perencanaan dan pengawasan desa. Ia menilai pelatihan yang diberikan hanya satu atau dua kali belum cukup untuk membuat BPD benar-benar memahami peran mereka secara komprehensif.

Oleh karena itu, Basuni menekankan pentingnya adanya kolaborasi yang lebih luas dalam pengawasan, melibatkan tidak hanya pemerintah desa dan kecamatan, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Ia melihat perkembangan positif karena BPD saat ini sudah mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dan keberdayaan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Basuni berharap pengawasan oleh BPD ke depan tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi mencakup setiap tahapan proses pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, hingga pelaksanaan pembangunan. (ADV)