KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) menunjukkan komitmennya untuk membangun ekosistem media yang sehat dengan menyelenggarakan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) ke-41. Kegiatan ini, yang bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diikuti oleh 42 peserta dari berbagai jenjang.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa peran wartawan profesional semakin vital di tengah banjirnya arus informasi, terutama ancaman hoaks dan disinformasi. Ia menyebut wartawan yang kompeten sebagai “benteng terdepan” yang bertanggung jawab menyajikan informasi akurat, terverifikasi, dan objektif kepada publik.
Lebih lanjut, Mahyunadi menekankan bahwa media adalah mitra strategis pemerintah yang berfungsi ganda: sebagai penyampai informasi program pembangunan secara utuh, sekaligus sebagai pengontrol yang kritis terhadap jalannya pemerintahan. Sinergi ini diharapkan dapat menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ketua PWI Kutim, Wardi, menambahkan bahwa pelaksanaan UKW ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme wartawan Kutim, memastikan mereka bekerja sesuai dengan standar dan kode etik jurnalistik yang berlaku. (ADV)


Pengadaan Tisu Toilet Senilai Rp261 Juta di Setda Kutim Viral, Bupati Mengaku Belum Paham Detailnya
Tekanan Fiskal di Kutim dan Desakan Kolaborasi Swasta untuk Pembangunan Daerah 3T
Transparansi Kunci Pembangunan: Desa Teluk Pandan Alokasikan Rp6 Miliar untuk Mengangkat Kualitas Jalan Tani dan Kehidupan Warga
Bupati Ardiansyah Resmikan Kantor Desa Muara Dun dan Balai Kelinjau Ilir, Tekankan Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Desa
Disdikbud Kutim Komitmen Terapkan Restorative Justice: Mulyono Utamakan Mediasi dan Pendekatan Kekeluargaan untuk Kasus Sekolah
DPRD Kukar Dorong Skema Tahun Jamak Perbaiki Jalan Rusak Kota Bangun–Kenohan
Permudah Urusan SIM hingga STNK, Polantas Menyapa Jadi Andalan Satlantas Kukar
Pinjaman Rp820 Miliar Kukar Dipertanyakan, Bupati: untuk Bayar Rekanan dan Jaga Ekonomi
Puncak Nyepi Caka 1948 di Kerta Buana, Bupati Kukar Tekankan Harmoni dan Persatuan Umat