DPMD Kukar Turut Awasi Pendataan dan Penataan Hutan Produksi

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara memperkuat keterlibatan dalam proses pendataan dan penataan pemanfaatan hutan produksi.

Keterlibatan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang digelar di Kantor Bupati Kukar, Senin (20/10/2025).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dan dihadiri unsur Forkopimda serta perangkat daerah terkait.

Satgas PKH sendiri merupakan program nasional yang melibatkan 12 kementerian/lembaga dengan tujuan menata pemanfaatan ruang hutan serta memastikan legalitas pengelolaan.

Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Ahmad Irji, menekankan bahwa pendataan ulang menjadi fondasi untuk memetakan kondisi lapangan secara objektif.

Banyak lahan yang telah berubah fungsi selama bertahun-tahun, sehingga verifikasi dan klarifikasi statusnya penting untuk mencegah potensi masalah di masa depan.

“Pendataan ini dilakukan untuk menegaskan kembali status lahan yang telah dibuka, baik oleh masyarakat maupun perusahaan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih pemanfaatannya,” kata Irji.

Irji menambahkan, verifikasi data dan survei lapangan akan dilakukan bersama Kejaksaan Agung dan instansi teknis secara bertahap dengan fokus pada keakuratan data.

Hasilnya akan menjadi rujukan dalam menyusun rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN untuk mendukung reformasi agraria secara nasional.

Sementara itu, pemerintah pusat telah menghentikan sementara penerbitan IUP, termasuk sektor kelapa sawit dan pertambangan, untuk mencegah pembukaan lahan baru sebelum proses pendataan selesai.

Irji berharap langkah ini memberikan kepastian hukum, kejelasan batas wilayah, serta mengurangi potensi konflik di tingkat masyarakat.

“Harapannya, proses reformasi agraria dapat berjalan adil, terukur, dan tetap berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)