Ilustrasi snergi BUMDes dan Kopdes.

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Desa Kota Bangun II mengambil langkah strategis dengan menugaskan koperasi desa dan BUMDes sebagai pengelola utama kebutuhan pangan warga.
Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus menjaga stabilitas harga beras, dan akan mulai dijalankan pada 2026.
Kepala Desa Kota Bangun II, Joko Purnomo, menekankan bahwa pengelolaan kebutuhan pokok melalui lembaga desa dapat memastikan pasokan merata, harga lebih terkendali, dan masyarakat lebih mudah mengakses pangan.
Selain itu, strategi ini membuat arus ekonomi tetap berputar di tingkat desa sehingga manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh warga dan petani.
“Melalui koperasi dan BUMDes, kebutuhan dasar seperti beras akan dikelola secara kolektif agar harga tetap terkendali dan pasokannya merata,” ucap Joko, Sabtu (18/10/2025).
Dalam sistem ini, koperasi desa berperan menyediakan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan bibit, agar petani lebih mudah menyiapkan panen.
Sementara BUMDes difokuskan sebagai penampung hasil panen dan menyalurkannya ke masyarakat, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Kalau kebutuhan pokok dikelola di desa sendiri, masyarakat akan lebih mudah mendapat barang dengan harga yang wajar, sementara petani juga diuntungkan,” jelasnya.
Selain itu, Joko menekankan bahwa penguatan ketahanan pangan bukan hanya soal stok bahan makanan, tapi juga memastikan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan harga agar sistem pangan lokal berjalan efisien dan saling menguntungkan.
“BUMDes kami arahkan agar bisa membantu menampung dan menyalurkan hasil panen warga, supaya petani punya kepastian pasar,” ujar Joko.
Sementara itu, Kepala DPMD Kukar, Arianto, menilai langkah ini merupakan contoh pengelolaan ekonomi berbasis desa yang mandiri.
Ia menambahkan, pendampingan akan terus dilakukan agar tata kelola koperasi dan BUMDes berjalan konsisten, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
“Kebijakan ini menunjukkan bahwa desa memiliki kemampuan mengelola kebutuhan warganya secara mandiri. Ketika koperasi dan BUMDes bergerak bersama, kekuatan ekonomi desa akan terbentuk dari akar rumput,” ujarnya.
“Kami akan terus memberikan pendampingan agar tata kelola dan pelaksanaannya berjalan konsisten. Tujuannya agar manfaatnya betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)


Kebakaran Subuh Hanguskan 8 Bangunan di Liang Ilir, 12 KK Kehilangan Rumah: Damkar Terkendala Kurangnya Koordinasi Warga
Tiga Bangunan Hangus Terbakar di Sri Bangun, Damkar Kota Bangun Bergerak Cepat Padamkan Api
Dukungan Baru untuk Damkar Kota Bangun, Tingkatkan Kecepatan Penanganan
Kepala Pos Damkarmatan Kota Bangun Sambut Positif Bantuan Sarana Penyelamatan
Damkar Tabang Ajak Petani Kurangi Pembakaran Lahan demi Lingkungan yang Lebih Aman
Akses Jalan Kayu Jadi Kendala, Damkarmatan Muara Muntai Nilai Viar Lebih Efisien Dibanding Komodo
Bupati Kutai Barat Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Kemasan Produk
Usai Dikeluhkan Pedagang, Kebijakan Tarif Lapak Bazar Ramadan Direvisi
Terkendala Efisiensi Anggaran, Pembangunan Pabrik Pakan Ikan di Loa Kulu Tertunda
Air Bangar Kembali Muncul, DKP Kukar Imbau Pembudidaya Ikan Lakukan Langkah Antisipasi