
Rapat Dengar Pendapat DPRD Kukar terkait tindaklanjut laporan masyarakat soal layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Muara Kaman.
Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh desa, terutama di wilayah terpencil yang hingga kini belum menikmati penerangan layak.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang merata di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan DPMD Kukar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar, Selasa (2/9/2025).
Dalam forum itu dibahas tindak lanjut laporan masyarakat terkait layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Muara Kaman yang masih menghadapi kendala ketersediaan listrik.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa sebagian besar desa di Kukar sudah mendapatkan akses listrik, namun masih ada beberapa wilayah seperti Mekar Jaya, Sumber Sari, dan Muara Kaman Ilir yang memerlukan peningkatan jaringan agar pasokan energi lebih stabil dan merata.
Ia menuturkan bahwa perluasan jaringan akan terus direncanakan secara bertahap untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh layanan PLN.
Sebagai contoh, Desa Menamang Kiri telah mendapat aliran listrik sejak 2022, namun kapasitasnya masih perlu ditingkatkan.
DPMD pun berencana mengusulkan pembangunan jaringan tambahan pada 2026 agar seluruh RT di kawasan itu dapat terlayani secara maksimal.
Selain memperluas jaringan PLN, Pemkab Kukar juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga surya komunal di Desa Muara Enggelam yang kini menjadi contoh keberhasilan pengelolaan energi mandiri di tingkat desa.
Inisiatif ini terbukti mampu meringankan beban warga sekaligus menambah pendapatan asli desa melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat.
Meski demikian, Arianto mengakui masih terdapat dua desa di Kecamatan Muara Kaman yakni Lamin Pulut dan Lamin Telihan yang belum teraliri listrik sama sekali.
Warga setempat selama ini mengandalkan mesin diesel swadaya dengan waktu operasional terbatas, sehingga aktivitas malam hari menjadi terkendala.
Hasil kajian teknis menunjukkan bahwa secara geografis, kedua desa tersebut memungkinkan untuk dibangun jaringan PLN.
Namun, kata dia, keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi di tingkat pusat membuat proyek tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Arianto menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah akan terus melakukan advokasi agar desa-desa yang belum mendapatkan aliran listrik dapat segera terlayani.
Menurutnya, kesiapan perencanaan sudah matang dan tinggal menunggu ketersediaan anggaran dari pihak PLN.
“Harapan kami, seluruh masyarakat Kukar ke depan dapat menikmati penerangan yang layak tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)