KUA-PPAS Perubahan 2025 Disepakati, DPRD Tekankan Pentingnya Timeline Penetapan APBD

sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota resmi menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan dilakukan Senin (11/8/2025) setelah serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika fiskal yang terjadi di lapangan. “Kesepakatan ini adalah tahapan penting sebelum pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Setiap perubahan yang disepakati mencerminkan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan kota,” jelasnya.

Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp43,69 miliar, dari Rp4,219 triliun menjadi Rp4,262 triliun. Belanja daerah juga naik signifikan sebesar Rp156,96 miliar, dari Rp4,598 triliun menjadi Rp4,755 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah meningkat dari Rp378,97 miliar menjadi Rp692,23 miliar atau bertambah Rp113,26 miliar.

Yono menegaskan bahwa terdapat selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp113,26 miliar. “Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan,” terangnya.

Ia menambahkan, DPRD Balikpapan menaruh perhatian besar pada ketepatan waktu dalam proses pembahasan Raperda. Penetapan APBD Perubahan yang tepat waktu dinilai krusial agar program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan.

“Target kita adalah menjaga timeline sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, berbagai kegiatan pembangunan dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kesepakatan ini, DPRD dan Pemkot Balikpapan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengarahkan anggaran agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas daerah. Ke depan, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif dari penyesuaian anggaran yang telah disepakati. (ADV/DPRD Balikpapan)