Budiono: Perubahan Anggaran Harus Sejalan dengan Kebutuhan dan Pola Pembangunan Jalan

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya memahami dinamika perubahan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025. Menurutnya, perubahan yang terjadi adalah bagian dari mekanisme yang sah, namun tetap harus diarahkan pada prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Budiono menjelaskan, mekanisme perubahan anggaran selalu berawal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), lalu dibahas dalam KUA-PPAS, hingga masuk dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “Perubahan itu bisa terjadi karena adanya dana transfer pusat, bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim, atau bahkan karena target PAD yang tidak tercapai di akhir tahun. Semua itu mengharuskan kita menyesuaikan postur anggaran,” paparnya pada Senin (11/8/2025)

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap penyesuaian harus tetap mendukung kinerja pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, Budiono juga menyampaikan kritik terhadap tren pembangunan jalan yang lebih sering menggunakan sistem pengecoran dibanding pengaspalan.

“Kalau jalan dicor 10 cm, secara teknis kuat, tapi dalam jangka panjang justru bisa menimbulkan masalah. Rumah warga akan lebih rendah dari jalan, sehingga rawan banjir atau sulit akses. Sebaliknya, kalau diaspal 5 cm, tetap kuat dan lebih ramah lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan berbasis pengaspalan akan lebih memberikan kesempatan kerja bagi pelaku usaha lokal. “Kalau pengaspalan, baik pengusaha hotmix maupun readymix bisa ikut bekerja. Kalau hanya pengecoran, peluang itu terbatas. Kita ingin pembangunan juga berdampak positif pada ekonomi lokal,” jelasnya.

Budiono menyebut bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan belanja daerah benar-benar tepat sasaran. Dengan PAD, transfer pusat, dan bantuan keuangan provinsi, pembangunan seharusnya berfokus pada kepentingan masyarakat banyak.

“DPRD akan terus mengawasi agar KUA-PPAS benar-benar dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembangunan jalan dan infrastruktur harus mendukung kualitas hidup masyarakat, bukan menambah persoalan baru,” tegas Budiono.

Ia juga mengingatkan agar setiap program pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi tata ruang kota dan lingkungan. “Kita ingin kota ini tumbuh dengan baik, tanpa meninggalkan masalah di masa depan,” tandasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)