DPRD Dorong Pemkot Balikpapan Segera Benahi Tata Kelola ASN

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk lebih serius melakukan reformasi birokrasi. Ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) merupakan kunci penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.

Budiono mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkot Balikpapan yang belum terisi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menghambat proses pengambilan kebijakan serta menurunkan kualitas layanan masyarakat.

“Pengisian jabatan kosong jangan sampai berlarut-larut. Itu bisa berdampak pada lambannya kinerja dan membuat pelayanan publik tidak maksimal,” ujarnya saat ditemui di Balikpapan, Selasa (5/8/2025).

Selain soal kekosongan jabatan, Budiono juga menyoroti pola mutasi dan promosi ASN. Ia menilai bahwa penempatan pegawai harus mengutamakan kesesuaian kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan sekadar formalitas.

“Mutasi dan promosi ASN jangan dijadikan rutinitas belaka. Harus berbasis indikator yang jelas, transparan, dan objektif, supaya hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata politisi senior tersebut.

Budiono menegaskan, peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sangat penting dalam menjaga integritas proses mutasi maupun promosi jabatan. Ia meminta BKPSDM memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan dan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Menurutnya, reformasi birokrasi sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi pemerintahan daerah. Dengan penataan SDM yang tepat, pelayanan publik akan lebih efisien, transparan, dan profesional. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Jangan menunggu sampai masalah menumpuk. Reformasi birokrasi harus dipercepat, terutama dalam pembenahan SDM. Itu jalan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan,” tandasnya.

Ia berharap langkah ini menjadi prioritas Pemkot Balikpapan ke depan, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung hasil dari birokrasi yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan warga. (ADV/DPRD Balikpapan)