Bapemperda DPRD Bahas RPJMD 2025–2029: Arah Baru Pembangunan Balikpapan yang Lebih Adaptif dan Inklusif

Sambaranews.com | BALIKPAPAN – Di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan, suasana tampak serius namun produktif pada Selasa (29/7/2025) siang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang akan menjadi peta arah pembangunan kota lima tahun ke depan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, dan dihadiri jajaran pejabat strategis Pemerintah Kota Balikpapan — mulai dari Kepala Bappeda Litbang Murni, Kepala BPPDRD Idham, Kepala Diskominfo Erriansyah Haryono, Kepala BKPSDM Purnomo, hingga para camat dari seluruh kecamatan di kota ini.

Dalam pemaparannya, Andi menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rencana besar yang menentukan wajah Balikpapan di masa depan.

“RPJMD ini harus menjadi panduan yang hidup, bukan hanya tumpukan kertas. Kami ingin memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki indikator yang terukur,” ujarnya.

Menurut Andi, fokus utama dalam RPJMD 2025–2029 adalah peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif. Pemerintah dituntut tidak hanya efisien dalam birokrasi, tetapi juga tanggap terhadap dinamika sosial dan kebutuhan warga.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan — salah satu isu strategis yang muncul dari perubahan demografi kota. Pertumbuhan penduduk yang kini bergeser ke Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara, kata Andi, menuntut kebijakan baru terkait pemerataan fasilitas sekolah.

“Jika tidak diantisipasi, akan muncul ketimpangan akses pendidikan. Penambahan sekolah dasar dan menengah di kawasan padat penduduk harus jadi prioritas,” tegasnya.

Selain pendidikan, pembahasan juga menyinggung soal infrastruktur, pengelolaan pajak daerah, hingga transformasi digital layanan publik. Kepala Diskominfo Balikpapan, Erriansyah, dalam rapat tersebut sempat menyoroti pentingnya digitalisasi sistem layanan pemerintahan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan dasar.

Melalui diskusi lintas sektor ini, Bapemperda ingin memastikan setiap pasal dalam Raperda RPJMD mencerminkan semangat kolaborasi dan transparansi.

Andi menegaskan, DPRD siap mengawal proses perumusan hingga pengesahan RPJMD agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“RPJMD ini harus bisa menjawab tantangan zaman, menjadikan Balikpapan sebagai kota yang inklusif, modern, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Dengan arah kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, DPRD berharap RPJMD 2025–2029 bukan hanya menjadi cetak biru pembangunan, tetapi juga komitmen bersama untuk mewujudkan Balikpapan yang nyaman, berkeadilan, dan berkelanjutan. (ADV/DPRD Balikpapan)