Pelayanan Lambat, Dewan Desak Pemkot Beri Bimtek Petugas Kelurahan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Sorotan terhadap lambannya pelayanan publik di tingkat kelurahan kembali mencuat. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengkritisi sistem yang belum berjalan optimal, terutama dalam proses pengurusan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

Menurut Najib, sejumlah kelurahan mengalami keterlambatan dalam melayani masyarakat. Ia mengatakan, pelayanan yang lambat bisa menandakan lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur, atau bahkan karena petugas tidak berada di tempat saat dibutuhkan.

“Kalau ada pelayanan yang lambat, itu jadi masukan buat pemerintah kota. Bisa jadi masalahnya karena pejabat yang tanda tangan tidak di tempat atau petugas tidak paham SOP. Masyarakat harus kritis dan memberikan masukan,” ucap Najib, Rabu (14/5/2025).

Ia mengingatkan pentingnya pelatihan dan bimtek bagi aparat kelurahan guna meningkatkan pelayanan. Baginya, pelayanan publik bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut hak dasar warga.

“BPJS itu untuk rakyat kecil. Kalau pelayanan diperlambat, dan ada indikasi oknum minta imbalan supaya cepat, itu harus dilaporkan. Ini soal kemanusiaan. Pemerintah kota harus serius memperbaiki sistem,” lanjutnya.

Najib mendorong transparansi dengan mempublikasikan kinerja masing-masing kelurahan. Perbandingan ini bisa menjadi bahan koreksi sekaligus mendorong peningkatan kinerja.

“Kalau ada perbedaan antar kelurahan, sampaikan saja di media. Biar jadi bahan koreksi. Kita juga bisa lihat mana kelurahan yang patut dicontoh,” tambahnya.

Namun, ia mengingatkan agar laporan dari masyarakat tidak serta merta menjadi tuduhan. Ia menilai pentingnya klarifikasi dalam setiap kasus, karena keterlambatan bisa disebabkan oleh berkas yang kurang atau kendala administratif.

“Jangan langsung menyalahkan. Bisa jadi petugas sedang ada kunjungan lapangan. Tapi kalau sudah lengkap dan masih lambat, itu patut dipertanyakan,” kata Najib.

Ia berharap dengan peningkatan kapasitas SDM dan evaluasi berkelanjutan, pelayanan publik di Balikpapan dapat lebih cepat, efisien, dan berpihak kepada masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)