
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan evaluasi dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (21/4/2025).
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, mengatakan bahwa penyampaian ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Secara umum, kami menilai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan terhadap masyarakat Kota Balikpapan selama tahun 2024 telah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Wali Kota serta seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tiga fokus utama dalam rekomendasinya, yakni sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendidikan, dan kesehatan.
Untuk PAD, fraksi menilai bahwa capaian tahun 2024 belum maksimal. Maka, mereka menyarankan strategi seperti perluasan basis pajak, optimalisasi potensi pajak dari objek yang telah terdaftar, penciptaan sumber pendapatan baru melalui kebijakan investasi, serta peningkatan SDM dan teknologi informasi. Pengawasan ketat dan pemberlakuan sanksi tegas juga menjadi bagian penting dalam strategi fiskal.
“Pajak daerah merupakan jantung dari pembangunan,” tegas Najib, seraya menggarisbawahi pentingnya penguatan fiskal agar Balikpapan dapat berkembang lebih optimal.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kekhawatiran atas pertumbuhan jumlah siswa yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa langkah yang disarankan antara lain pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, dan renovasi sekolah berdasarkan kondisi wilayah serta jumlah penduduk.
Fraksi juga menekankan pentingnya persiapan SDM pelaksana kegiatan pembangunan sekolah serta menjamin tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikannya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perhatian Pemkot terhadap RSUD Beriman yang kini dikelola dengan sistem BLUD. Namun demikian, fraksi meminta agar pemerintah memperkuat kebijakan serta mengambil langkah-langkah inovatif untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
“Peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Beriman dinilai sangat krusial demi tercapainya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas,” terang Najib.
Fraksi PDI Perjuangan berharap rekomendasi ini menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan semangat Pancasila dan konstitusi negara. (ADV/DPRD Balikpapan)